KOMPAS.com - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyatakan, pembangunan buffer zone atau zona penyangga yang memisahkan Terminal BBM atau Depo Plumpang, Jakarta Utara, dengan permukiman penduduk di sekitarnya penting dilakukan saat ini.
Menurut Nicke, untuk merelokasi warga dari tanah milik Pertamina di zona terlarang permukiman itu, pihaknya akan memberikan kompensasi pembebasan lahan dengan skema ganti untung.
"Akan ada ganti untung, kompensasi pembebasan lahan di buffer zone Plumpang," ujar Nicke dikutip dari Kompas TV, Rabu (15/3/2023).
Ia menjelaskan, langkah ini menjadi poin utama demi keselamatan masyarakat serta operasional BBM tetap berjalan. Kata dia, Depo Plumpang tidak bisa ditutup dalam waktu dekat karena akan berpengaruh terhadap suplai nasional.
Baca juga: Bos Pertamina Ungkap Sejarah Lahan Depo Plumpang Dikuasai Warga
Sementara itu, dikutip dari Antara, Nicke juga menjawab soal usulan lebih baik mana Depo Plumpang atau permukiman warga yang sebaiknya digeser.
"Jadi kalau tadi ditanya apakah warganya yang direlokasi atau terminalnya, jawabannya dan tetapi timeframe yang berbeda," beber Nicke.
"Maksudnya warga di sini adalah yang buffer zone karena Terminal Plumpang tidak bisa kita tutup. Ini bisa berpengaruh terhadap ketahanan suplai nasional," ujar dia.
Ia menjelaskan bahwa di Depo Plumpang tidak hanya terdapat tangki penyimpanan BBM, tetapi juga ada fasilitas-fasilitas lainnya seperti LPG, Pelumas, dan lain-lain. Selain itu, Depo Plumpang juga menyuplai BBM ke 790 SPBU di 19 kabupaten/kota.
Baca juga: Sudah 6 Kilang dan Depo Pertamina Terbakar dalam 3 Tahun
"Tidak mudah, tidak bisa serta merta kemudian kami pindahkan, dan ini (Depo Plumpang) menyimpan sekitar 15 persen dari stok nasional sehingga kalau kita lihat dengan peran strategis dari TBBM Plumpang dan ini bagian dari satu value chain," ungkap Nicke.
"Jadi, kalau ini kemudian tiba-tiba kami off-kan maka value chain-nya akan terputus sehingga akan mengganggu distribusi," ucap Nicke lagi.
Sementara soal rencana relokasi ke lahan PT Pelindo di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, ia mengatakan lahan tersebut nantinya bakal digunakan untuk mendukung program transisi energi Pertamina.
"Mengenai penjelasan adanya terminal di Kalibaru. Jadi, sekitar 3 tahun lalu, kami sudah mulai melakukan perencanaan untuk ini bahwa Pertamina harus melakukan transisi energi bahwa ke depan BBM itu mungkin akan berkurang demand-nya," ujar Nicke.
Baca juga: Warga atau Depo Plumpang yang Digeser? Ini Jawaban Dirut Pertamina
Oleh karena itu, Pertamina memerlukan fasilitas untuk membangun produk-produk baru seperti petrochemical, green/sustainable aviation fuel, hydrogen, biofuel, dan lain-lain.
"Dengan adanya kebutuhan tambahan produk-produk baru ini tidak mungkin kami bangun di Plumpang. Oleh karena itu, sejak tiga tahun lalu, kami sudah lakukan kerja sama dengan Pelindo untuk membangun di kawasan industri," kata Nicke.
Lahan itu berasal dari reklamasi seluas 32 hektar yang nantinya dialokasikan sebagai green multi purpose terminal dan konsepnya green karena sesuaikan dengan transisi energi Pertamina di masa mendatang.