Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyatakan pembangunan buffer zone atau zona penyangga yang memisahkan antara Terminal BBM atau Depo Plumpang, Jakarta Utara dengan permukiman penduduk di sekitarnya penting dilakukan saat ini.
"Pembangunan buffer zone ini penting karena opsi untuk langsung menutup (Depo Plumpang) sekarang itu tidak mungkin," kata Nicke saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI dilansir dari Antara, Rabu (15/3/2023).
"Oleh karena itu, agar semuanya aman, termasuk masyarakat sekitar aman dan operasional suplai BBM juga aman, maka pembangunan buffer zone ini menjadi suatu hal yang urgent untuk dilakukan," kata dia lagi.
Hal tersebut disampaikan Nicke merespons adanya dua pendapat soal apakah Depo Plumpang atau warga di sekitarnya yang direlokasi.
"Jadi kalau tadi ditanya apakah warganya yang direlokasi atau terminalnya, jawabannya dan tetapi timeframe yang berbeda," beber Nicke.
"Maksudnya warga di sini adalah yang buffer zone karena Terminal Plumpang tidak bisa kita tutup. Ini bisa berpengaruh terhadap ketahanan suplai nasional," ujar dia.
Selengkapnya baca di sini
4. Momen Sri Mulyani Bingung Biaya Perbaikan Pagar Puskesmas Masuk ke Anggaran "Stunting"
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui, birokrasi dalam perencanaan anggaran rencana kerja kementerian/lembaga (K/L) masih rumit. Hal ini membuat anggaran dari rencana kerja itu justru habis bukan untuk tujuan utamanya.
Bendahara negara itu mencontohkan program penanganan stunting, yakni gangguan tumbuh kembang yang dialami anak di daerah. Ia mengatakan, penanganan stunting menjadi sangat penting sehingga mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 77 triliun.
Akan tetapi, jumlah dari sub kegiatan program tersebut mencapai 283. Hal ini tentu saja membuat pagu untuk tujuan utama program tersebut, yakni penanganan stunting, tergerus.
Lebih lanjut, wanita yang akrab disapa Ani itu pun mengaku bingung biaya perbaikan pagar puskesmas juga masuk dalam program penanganan stunting. Menurut dia, hal itu menunjukkan masih besarnya tugas pemerintah untuk memperbaiki birokrasi dalam perumusan anggaran rencana kerja pemerintah.
Selengkapnya baca di sini
5. THR PNS 2023 Segera Diumumkan Presiden Jokowi
Pemerintah segera mengumumkan ketentuan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2023 bagi aparatur sipil negara (ASN) serta anggota TNI dan Polri atau THR PNS 2023.