Kandidat Gubernur BI dan Harapan Suku Bunga Rendah dari Presiden

PADA pertengahan Februari 2023, berita tentang bakal calon Gubernur Bank Indonesia (BI) berseliweran di media. Tiga nama muncul, yaitu itu Sri Mulyani, Perry Warjiyo, dan Purbaya Yudhi Sadewa. 

Ketiganya datang dari lembaga dengan otoritas mumpuni dalam menavigasi perekonomian dengan track record masing-masing. Sri Mulyani datang dari otoritas fiskal (Menteri Keuangan saat ini) dengan track record menavigasi kebijakan fiskal selama pandemi Covid-19.

Perry Warjiyo (Gubernur BI saat ini) datang dengan track record sebagai otoritas moneter dalam mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar melalui kebijakan moneter dan kelancaran sistem pembayaran serta makroprudensial selama masa wabah Covid-19.

Demikian halnya Purbaya (Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan/LPS) datang dengan background sebagai otoritas resolusi di LPS, dalam menjaga dan menjamin serta meresolusi agar tak ada bank gagal berdampak sistemik terhadap perekonomian di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Diusulkan kembali Jadi Gubernur BI, Perry Warjiyo: Tugas Saya Kawal Perekonomian

Pada 23 Februari 2023, kabar beredar bahwa nama calon gubernur BI yang diteken Presiden  Joko Widodo (Jokowi) untuk diusulkan ke DPR hanya satu; yakni petahana Perry Warjiyo. Benarkah demikian? Kita tunggu saja, siapa yang bakal menjalani fit and proper test di Komisi XI DPR RI.

Siapapun calonnya, tantangan ke depan tidak mudah. Khususnya terkait tantangan makro ekonomi, baik terkait pengendalian inflasi maupun menjaga stabilitas nilai tukar. Fluktuasi harga pangan dan energi serta terganggunya rantai pasok global akibat konflik geopolitik masih menjadi pemantik ketidakpastian dan inflasi global yang terus berlangsung.

Kandidat Pro Suku Bunga Murah

Sejak Amerika Serikat (AS) dan negara-negara ekonomi maju berjibaku dengan inflasi tinggi, era likuditas murah dengan suku bunga hingga nol persen pasca-2008 berakhir. Sabuk moneter melalui suku bunga kebijakan yang ketat memberikan ketakanan serius pada cost of fund dunia usaha.

Bangkrutnya lembaga keuangan di negara maju seperti AS adalah nyata. Tak luput, efek tularnya hingga ke Indonesia.

Kabar yang mengemuka di media, Presiden Jokowi memberikan tantangan bagi Gubernur BI ke depan untuk bisa mendorong kebijakan suku bunga murah melalui pengendalian BI 7 Day Repo Rate (BI7DRR) yang akomodatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Keinginan Presiden tersebut dengan harapan pertumbuhan kredit dapat menjadi katalis laju pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 7 persen sebagai pemenuhan janji politik Jokowi.

Namun lagi-lagi, arah kebijakan moneter yang sifatnya ekspansif (expansionary monetary policy) dan kontraktif (contractionary monetary policy) sangat bergantung pada siklus bisnis atau konjungtur ekonomi. Selain itu, politik diskonto adalah salah satu strategi dari kerangka kerja Inflation Targeting Framework (ITF), sehingga suku bunga kebijakan adalah sinyal kebijakan moneter dan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) sebagai sasaran operasional.

Demikian juga pengaturan di sektor keuangan secara makro (macroprudential regulatory framework) sebagai bentuk dari fleksibel ITF.

Pekerjaan rumah yang diberikan Presiden, bukanlah suatu perkara yang berdiri sendiri, tapi berkelindan dengan perekonomian global. Terutama negara-negara maju yang kemungkinan masih menjalankan tightening policy atas suku bunga bank sentralnya dalam mencapai sasaran inflasi. BI mau tak mau tetap mengambil kebijakan terhadap suku bunga sebagai bentuk respon kebijakan.

Untuk memahami keinginan Presiden, perspektif yang dapat dielaborasi adalah efektivitas transmisi kebijakan moneter diharapkan memiliki dua implikasi.

Pertama, kebijakan moneter ketat melalui pendekatan politik diskonto sebagai salah satu instrumen moneter, diharapkan memiliki transmisi pada pengendalian inflasi sebagai mandat atau tujuan utama (overriding objective) atau sebagai implementasi dari ITF, sehingga inflasi tidak menggerus daya beli dan pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Jokowi Usulkan Gubernur BI, Ketua Banggar DPR RI Sampaikan 5 Langkah yang Harus Dilakukan