Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER MONEY] Pemerintah Tetapkan HET, Harga Beras Naik | Kemenkop UKM Minta TikTok dkk Turunkan Konten Promosi "Thrifting"

Kompas.com - 17/03/2023, 05:40 WIB

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, tujuan utama segera ditetapkan HPP dan HET beras dan gabah ini adalah untuk menjaga keseimbangan harga baik di tingkat hulu maupun hilir.

“Tujuan kita sesuai arahan Bapak Presiden menjaga stabilitas dan keseimbangan harga gabah dan beras baik di tingkat petani, penggilingan, pedagang, serta masyarakat. Bagaimana caranya agar harga gabah dan beras petani di musim panen raya ini tidak jatuh, Bulog dan penggilingan padi kecil bisa mendapatkan gabah untuk digiling, serta konsumen mendapatkan beras dengan harga yang wajar. Keseimbangan itu yang terus kita jaga,” ujarnya dalam siaran resminya, Rabu (15/3/2023).

Adapun HPP gabah dan beras yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut, Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani Rp 5.000/kg, Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat penggilingan Rp 5.100/kg, Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan Rp 6.200/kg, Gabah Kering Giling (GKG) di gudang Perum Bulog Rp 6.300/kg, dan Beras di gudang Perum Bulog Rp 9.950/kg.

Selengkapnya simak di sini

5. Kemenkop UKM Minta TikTok dkk Turunkan Konten Kreator yang Bikin Promosi "Thrifting"

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) meminta media sosial TikTok, Instagram, dan Meta menurunkan konten kreator yang isi kontennya mempromosikan belanja pakaian bekas impor alias thrifting.

Tim Ahli Staf Khusus Kementerian Koperasi dan UKM Aldi Abidin mengatakan, alasan permintaan menurunkan konten tersebut lantaran membuat tren thrifting meningkat sehingga membuat permintaan akan produk thrifting di pasar juga ikut meningkat.

"Ini karena barangnya ilegal mempromosikannya juga ilegal. Yang jadi permasalahan adalah kita bisa search di sosmed ada banyak konten kreator yang ikuti keseharian hidden gem di Jakarta barang bekas impor, hidden gem ngebangkar bal produk impor," ujarnya saat jumpa pers di Kementerian Koperasi dan UKM, Kamis (16/3/2023).

"Harapannya kita, selain menutup yang sudah jualan juga menutup konten kreator yang buat. Karena kita sepakat yang disampaikan tadi, kalau ada demand-nya, ada supply. Cara nutup demand-nya adalah kita menghentikan promosi- promosi itu," sambung Aldi.

Selengkapnya baca di sini

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+