Krusialnya Persediaan dan Cadangan Pupuk Nasional

DI balik kegembiraan panen raya padi tahun 2023 ini yang ditandai dengan rangkaian acara Panen Padi Nusantara 1 Juta Hektar di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada 9 Maret 2023 dan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada 11 Maret 2023, yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, mencuat kekhawatiran tentang ketersedian pupuk secara nasional yang jumlahnya sangat terbatas.

Padahal, pupuk merupakan salah satu faktor utama di samping pengairan yang membuat produksi padi di Ngawi mampu mencapai hasil fantastis, yakni 10,5 ton per hektar.

Kekhawatiran akan kelangkaan pupuk secara nasional sebelumnya disampaikan Presiden Jokowi  di Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Blora, Jawa Tengah pada Jumat (10/3/2023), saat acara penyerahan sertifikat tanah. Menurut Presiden, saat ini selain pupuk harganya mahal, persediaan pupuk memang tidak ada alias kosong.

Baca juga: Mentan: Presiden Jokowi Minta Masalah Ketersediaan Pupuk Selesai 2-3 Bulan

Menurut Presiden, kebutuhan pupuk Indonesia untuk jenis NPK, yang dibutuhkan untuk peningkatan produksi bulir padi, sebesar 13 juta ton per tahun. Sementara pabrik-pabrik pupuk di Indonesia baru mampu berproduksi NPK maksimal 3,5 juta ton. Sisanya, pupuk sari impor sebesar 6,3 juta ton, sehingga terdapat kekosongan/kekurangan jumlah pupuk secara nasional sebesar 3,2 juta ton.

Masalahnya, pupuk impor sebesar 6,3 juta ton sebagian besar didatangkan dari Rusia dan Ukraina yang saat ini sedang berperang. Dengan demikian, proses importasi pupuk ke Indonesia akan terganggu. Pupuk impor harganya semakin mahal dan harganya mencapai tiga kali lipat dibandingkan dengan harga normal.

Dalam keterangan persnya di Istana Negara setelah rapat internal dengan Presiden Jokowi, Menteri Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, pupuk merupakan salah satu unsur yang menjamin produktivitas tanaman padi yang selama ini telah mencapai puncaknya seperti di Ngawi tidak menjadi turun.

Dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), pupuk yang dibutuhkan petani secara nasional di atas 20 juta ton. Sebelumnya terdapat 69 jenis komoditas dengan 6 jenis pupuk yang diberikan subsidi. Namun untuk tahun ini (2023) Peraturan Menteri Pertanian diubah dan disesuaikan, dari 69 jenis komoditas diubah menjadi 6 jenis komoditas yang dibantu dengan pupuk bersubsidi.

Enam jenis komoditas tersebut terkait dengan pangan strategis, pangan yang berkontribusi pada inflasi dan pangan yang memperkuat ekspor.

Kemampuan pemerintah, berdasarkan anggaran yang disediakan APBN, setiap tahun hanya bisa membeli pupuk bersubsidi sebesar 8-9 juta ton saja. Tahun ini, Presiden memberi arahan agar jumlah pupuk yang disediakan sebesar itu harus tetap dipertahankan bagaimanapun caranya.

Karena itu, yang harus dibenahi adalah program dan konsepsinya agar penyaluran pupuk bersubsidi lebih efisien dan tepat sasaran. Kedua, memperkuat koordinasi dengan para pihak terkait dengan penyediaan dan distribusi pupu, seperti PT Pupuk Indonesia sebagai produsen pupuk dalam negeri, para gubernur, para bupati dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai pendamping petani.

KOMPAS.COM/JUNAEDI 10 Ton Pupuk Subsidi Disita Polisi, 3 Pelaku Penyelundupan Pupuk Ilegal Ditangkap *** Local Caption *** 10 Ton Pupuk Subsidi Disita Polisi, 3 Pelaku Penyelundupan Pupuk Ilegal Ditangkap

Peta Pupuk Subsidi

Data petani yang mendaftar untuk mendapatkan pupuk subsidi pada 2021 sebanyak 16,7 juta orang dari jumlah petani 22,3 juta orang di Indonesia (Susenas, 2013). Jumlah pupuk subsidi yang diajukan para petani melalui e-RDKK (elektronik Rencana Definitif kebutuhan kelompok) sebanyak 23,3 juta ton pupuk.

Jumlah yang diajukan itu untuk 70 komoditas pertanian. Namun, anggaran subsidi yang disediakan pemerintah terbatas, yaitu hanya untuk 9,04 juta ton.

Perbedaan yang sangat besar antara usulan kebutuhan dan alokasi yang disediakan pemerintah menyebabkan langka pupuk akan selalu terjadi, sampai kapan pun dan dengan metode apapun yang dikembangkan untuk distribusinya.

Celakanya lagi, sudah terbatas, pupuk subsidi masih bocor ke para pihak yang tidak berhak, akibat selisih harga pupuk subsidi dan pupuk komersial yang tinggi.

Persoalan pupuk bersubsidi selama ini juga terjadi akibat adanya permainan oknum-oknum yang memburu rente ekonomi baik di tingkat produsen, distributor maupun tengkulak yang sangat merugikan petani dan selama ini belum mampu diberantas pemerintah.

Baca juga: Cegah Penyelewengan, Karung Pupuk Bersubsidi Berencana Dipasang Chip

Meski pemerintah telah membangun pabrik baru di pabrik pupuk PT Iskandar Muda, Aceh, tetapi tabahan produksinya relatif terbatas yakni sebesar 570.000 ton per tahun.

Pemerintah memang telah mempunyai pabrik-pabrik pupuk yang cukup representatif. Di  Sumatera diwakili PT Iskandar Muda di Aceh dan PT Sriwijaya di Sumatera Selatan. Di Jawa diwakili PT Kujang di Cikampek di Jawa Barat dan PT Petrokimia Gresik di Jawa Timur. Di Kalimantan diwakili PT PKT di Kalimantan Timur.

Produksi pupuk PT Petrokimia Gresik sebesar lima juta ton per tahun, PT Kujang sebesar 1,360 juta ton per tahun, PT Iskandar Muda 3,7 juta ton per tahun, PT Sriwijaya 2,337 ton per tahun, PT PKT Kaltim 3,73 ton per tahun. Produksi masing-masing pabrik pupuk tersebut meliputi jenis urea untuk pertumbuhan tanaman padi dan NPK yang sangat dibutuhkan dalam peningkatan produksi bulir padi.

Untuk wilayah Sulawesi, di mana terdapat sentra produksi padi seperti Sulawesi Selatan, seharusnya ada pabrik pupuk minimal satu buah. Demikian juga wilayah Bali, NTB, dan NTT di mana sentra produksi padi terdapat di Bali dan NTB, mestinya juga harus ada minimal satu pabrik pupuk yang berdiri di daerah tersebut.

Sayangnya keberadaan dan aktivitas produksi pabrik-pabrik pupuk tersebut banyak menemui kendala. Produksi pupuk yang dihasilkan pabrik-pabrik tersebut, di samping tergantung bahan baku posphat dan amoniak sebagai bahan dasar, juga tergantung dari ketersediaan gas alam.

Beberapa tahun silam, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) berhenti berproduksi beberapa bulan lantaran tidak ada suplai gas alam dari Pertamina maupun perusahaan gas alamlainnya. Hal itu membuktikan, ketersediaan dan kontinuitas gas alam menjadi penting dalam produksi pupuk di Indonesia.

Gas alam merupakan bahan baku dan sumber energi dalam produksi amonia dan urea, (bahan dasar pupuk N). Gas alam berkontribusi 70-80 persen dari biaya total produksi amonia/urea. Kondisi ini diperparah dengan melambungnya harga batubara sebagai sumber energi.

Mempertahankan Negara Agraris

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ada dua ciri-ciri negara agraris.  Pertama, negara yang perekonomiannya bergantung pada sektor pertanian. Kedua, negara yang penduduknya mayoritas bermata pencarian di sektor pertanian.

Pada masa Orde Baru, Indonesia memiliki kedua ciri tersebut. Seiring berjalan waktu, BPS tahun 2018 memaparkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) tertinggi Indonesia adalah sektor industri, bukan pertanian.

Sektor industri memberikan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi 19,66 persen. Sektor pertanian justru berada pada posisi runner up dengan andil 13,53 persen. Dengan begitu, Indonesia sudah tidak pas lagi disebut negara agraris.

Sektor yang memegang sumbangsih pertumbuhan ekonomi terbesar negara ini telah tergantikan dengan sektor industri. Sektor pertanian hanya mengambil andil pada urutan ke-2. Bahkan, semakin berkurangnya lahan pertanian akan lebih menurunkan share pertumbuhan ekonomi di Indonesia di masa mendatang, sehingga sektor potensial lain seperti perdagangan akan segera mengunggulinya.

Namun, apabila diartikan secara eksplisit bahwa negara agraris berarti negara yang penduduknya mayoritas bermata pencarian di sektor pertanian, Indonesia masih relevan disebut sebagai negara agraris.

Sektor pertanian merupakan sektor padat karya yang efektif menurunkan jumlah penganggur. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2018, sekitar 28,79 persen penduduk Indonesia bekerja pada sektor pertanian sebagai pekerjaan utama. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, disusul sektor perdagangan (18,61 persen), dan sektor industri (14,72 persen).

Meskipun lahan pertanian yang dapat diolah seluas 55 juta hektare, namun luas lahan baku sawah hanya 7,46 juta hektare pada 2019.

Baca juga: Kapasitas Pabrik Pupuk Indonesia 13,9 Juta Ton, Stok Pupuk Subsidi Diklaim Aman

Dwi Andreas Santosa, guru besar Fakultas Pertanian IPB menyebutkan, meski ada program perluasan sawah dan food estate, luas lahan baku sawah semakin menyusut. Pada 2013 luas lahan baku sawah 8,13 juta hektare, empat tahun kemudian menjadi 7,75 juta hektare.

Luas itu terus menyusut menjadi 7,11 juta hektare pada 2018 dan terakhir 7,46 juta hektare pada 2019.

Untuk mempertahankan swasembada beras, luas baku sawah 7,46 juta hektare harus tetap dipertahankan oleh pemerintah. Syukur-syukur mampu menambah luas baku sawah maupun budidaya padi lahan kering melalui ekstensifikasi yang memang dimungkinkan melalui pencetakan sawah baru, food estate, maupun program yang lainnya.

Sebagai negara yang ingin mempertahankan negara agraris, sudah seharusnya Indonesia mempertahankan subsidi pupuk kepada petani Indonesia kalau tetap ingin menjadi negara swasembada beras.

Ketersedian dan cadangan pupuk nasional yang tidak mencukupi harus diselesaikan dengan membuat dan menerapkan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi yang lebih baik dan adil. Keruwetan distribusi pupuk bersubsidi yang tidak dituntaskan akan mengganggu tata kelola produksi padi secara on farm di hulu.

Sebaliknya kisruh dalam penentuan harga pokok penjualan (HPP) pada musim panen raya padi pada saat ini apabila dirasa tidak menguntungkan petani akan mengganggu tata kelola produksi padi secara off farm di hilir.

Pemerintah berkewajiban mengawal dengan ketat kebijakan on farm dan off farm produksi padi di hulu dan di hilir bila tidak ingin swasembada beras terganggu.