Pemerintah Buka Opsi Impor Beras 500.000 Ton, Bulog Sebut untuk Antisipasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) buka suara ihwal rencana pemerintah membuka opsi importasi 500.000 ton beras.

"Antisipasi kami ya pasti impor. Tapi bukan kami hobi impor, ini antisipasi saja. Kami lihat perkembangannya," ujar Buwas di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (17/3/2023).

Dia mengatakan, pemerintah akan mengimpor beras jika produksi dalam negeri selama panen raya di 3 bulan ke depan tidak mencapai target.

Baca juga: Beras Bansos 10 Kilogram Akan Disalurkan Sebelum Ramadhan 2023

Adapun Bulog berusaha menyerap 70 persen kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP) dari dalam negeri, atau sebanyak 1,2 juta ton pada masa panen raya, dari total target tahun ini 2,3 juta ton.

Menurut dia, impor beras ditujukan untuk memenuhi total kebutuhan masyarakat agar tidak terganggu.

Oleh sebab itu, dia menegaskan bahwa impor dilakukan demi menjaga kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Jadi bukan semata-mata kemauan Bulog," kata Buwas.

Baca juga: Serikat Petani Minta HPP Gabah Naik Jadi Rp 5.600, HET Beras Turun 20 Persen

Lebih lanjut dia mengatakan, Perum Bulog akan terus menggandeng Bapanas serta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menyerap kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP) sesuai yang ditargetkan.

Walau demikian, Bulog ragu target tersebut bisa tercapai lantaran produksi petani dalam negeri terganggu faktor cuaca.

Dia pun mengaku optimis Bulog bisa bersaing dengan swasta dalam membeli beras petani dengan angka HPP gabah kering panen Rp 5.000 per kilogram.