KSPSI: Praktik "Human Trafficking" Harus Diberantas

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menilai praktik perdagangan manusia (human trafficking) harus diberantas bersama.

Ia menilai hal itu menjadi tanggung jawab semua pihak agar praktik perdagangan manusia bisa diselesaikan secepatnya.

"Sindikat human trafficking biasanya mengincar warga yang tinggal di tempat terpencil dan kesulitan," ujarnya dalam siaran pers, Minggu (19/3/2023).

Baca juga: KSPSI: Ketika Perppu Cipta Kerja Terbit, Kemenaker Justru Tidak Tahu Isinya

Ia juga mengaku prihatin setelah Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP) Chrisanctus Paschalis Saturnus, atau Romo Paschal, dipolisikan oleh salah satu pejabat di Kepulauan Riau, Bambang Panji Prianggodo.

Ia menduga Romo Paschal dipolisikan karena menyuarakan perlawanan terhadap praktik-praktik human trafficking yang masih sering terjadi.

Andi yang juga ketua konfederasi buruh ASEAN (ATUC), mengaku sudah melaporkan kasus praktik human trafficking ke Presiden Jokowi dan ke Presiden Buruh Malaysia.

Baca juga: KSPSI Minta Anggotanya Tak Bergaya Preman

"Saya juga sudah menghubungi Presiden Buruh Malaysia (MTUC) mengenai masalah human trafficking untuk dapat membantu TKI kita yang bekerja di sana," kata dia.

"Saya yakin banyak buruh migran ilegal berangkat tanpa surat resmi karena bujuk rayu dan juga ketidaktahuan mereka," sambungnya.

Laporan dicabut

Sementara itu, Bambang Panji Prianggodo mengaku telah mencabut pelaporannya terhadap Romo Paschal. Pencabutan laporan itu dilakukan pada Jumat (17/3/2023) atas dasar keinginannya.

Baca juga: Buruh Tolak Aturan Menaker soal Pemotongan Upah 25 Persen karena Melawan Perppu

Kuasa Hukum Bambang Panji, Ade Darmawan dan Lechumanan mengatakan perseteruan antara Bambang dan Romo Paschal dianggap telah usai.

"Kami menyampaikan bahwa laporan polisi yang di layangkan ke Mapolda Kepri resmi dicabut atas perintah klien kami pada Jumat kemarin," ujarnya.

Baca juga: Sekjen Kemenaker: Dalam Perppu Cipta Kerja Sudah Akomodasi Kepentingan Buruh