Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perry Wajiyo Jalani "Fit and Proper Test" sebagai Calon Gubernur BI di DPR Hari Ini

Kompas.com - 20/03/2023, 09:09 WIB
Rully R. Ramli,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi XI DPR RI akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2023-2028. Gubernur BI saat ini yakni Perry Warjiyo menjadi calon tunggal yang namanya diusulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Fit and proper test akan dilaksanakan pada Senin (20/3/2023) hari ini pukul 10.00 WIB. Hal ini sebagaimana tercantum dalam agenda rapat DPR.

Setelah itu, agenda akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan Perry sebagai calon gubernur bank sentral. Apabila disetujui, maka DPR akan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan Perry sebagai gubernur BI.

Baca juga: Calon Gubernur BI yang Berpengalaman

Perry Warjiyo saat ini masih menjabat sebagai gubernur BI. Masa jabatannya sebagai pemimpin bank sentral akan berakhir pada Mei 2023.

Respons Perry Warjiyo

Merespons pencalonan untuk yang kedua kalinya ini, Perry Warjiyo menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Presiden tersebut.

"Puji syukur bagi saya pribadi kepada Allah SWT dan Bapak Presiden yang berkenan untuk mengusulkan saya untuk periode kedua," ujar Perry saat acara Economic Outlook 2023 CNBC Indonesia di St. Regis Hotel Jakarta, Selasa (28/2/2023).

"Tugas saya adalah mengawal ekonomi bersama Bu Menkeu, Pak Mahendra, Pak Purbaya. Bahwa together we already prove that we can and together we will succeed," ucapnya.

Jika usulan tersebut disetujui oleh DPR RI, maka Perry akan kembali bertugas mengawal ekonomi Indonesia bersama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.

Perry saat ini menjabat sebagai Gubernur BI sejak 24 Mei 2018 sehingga masa jabatannya akan habis pada 24 Mei 2023. Jika DPR RI menyetujui usulan Presiden, maka Perry akan kembali menjabat hingga 2028.

Baca juga: Bos BCA: Perry Warjiyo Pantas Teruskan Jabatan sebagai Gubernur BI

Profil Perry Warjiyo

Perry memulai karirnya di BI pada 1984 sebagai staf desk penyelamatan kredit, urusan pemeriksaan, dan pengawasan kredit.

Setelah itu, karir Perry di BI terus menanjak dari Staf Gubernur BI pada 1992-1995, Kepala Biro Gubernur pada 1998, lalu diangkat menjadi project leader Unit Khusus Program Transformasi BI pada 2001.

Pada 2003, Perry menjabat Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan dan selama 2005-2007 dia menjadi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.

Tidak hanya di BI, pada 2009 dia menduduki posisi penting selama 2 tahun sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group pada tahun 2007-2009.

Sebelum menjabat sebagai orang nomor satu di BI seperti saat ini, Perry pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.

Perry juga pernah menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk kebijakan moneter, makroprudensial dan internasional. Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI.

Melihat sepak terjangnya sejak 1984 di BI, Perry dapat dikatakan telah menguasai isu ekonomi khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu-isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa dan utang luar negeri, serta Biro Gubernur.

Baca juga: Gubernur BI Sebut Tingkat Suku Bunga Acuan Sudah Memadai

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com