Soal Opsi Impor Beras, Wamentan Sebut 3 Pertimbangan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membuka opsi untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi mengatakan, pihaknya melakukan klasifikasi terkait kebutuhan impor beras sebanyak 500.000 ton tersebut.

"Sebenarnya ini kita coba klasifikasi antara kebutuhan impor itu sendiri dengan produksi kita," kata Harvick saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2023).

Baca juga: Mentan Tidak Hadir di DPR, Komisi IV Tunda Rapat Kerja

Menurut Harvick, dari sisi produksi, pasokan beras pemerintah mencukupi karena adanya panen raya.

Namun, ia mengatakan, impor beras akan dilakukan sebagai antisipasi karena tiga hal yaitu pergerakan harga, masa tanam, dan panen.

"Kalau sisi produksi cukup, tapi mungkin karena masa tanam, panen, pergerakan harga (beras di pasar) ini mempengaruhi dengan keputusan itu (impor)," ujarnya.

Lebih lanjut, Harvick menambahkan, pemerintah memastikan pasokan pangan tercukupi menjelang Ramadhan. Namun, ia mengatakan, akan terjadi kenaikan harga pangan.

Baca juga: Kenaikan HET Beras Bisa Pacu Angka Kemiskinan

"Cuma soal harga pangan kita tahu sendiri jelang hari besar hari raya idul fitri pasti ada pergerakan ini, masyarakat kita harapkan bisa bisa bersabar melihat apa yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat ini," ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah kembali membuka opsi untuk melakukan impor beras sebesar 500.000 ton. Alasannya, untuk menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga beras di pasar.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).