Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Erick Thohir Tegaskan Tanah Sekitar Depo Plumpang Milik Sah Pertamina

Kompas.com - 20/03/2023, 20:13 WIB
Muhammad Idris

Penulis

Dana itu akan digunakan untuk membangun buffer zone selebar 52,5 meter di sekeliling Depo Plumpang. Buffer zone adalah daerah penyangga antara depo dengan perumahan warga.

"Buffer zone memang kita harus melakukan secepatnya. Ini pun akan dibangun hanya 52,5 meter," ungkap Erick.

Ia menjelaskan, jika mengikuti standar internasional, seharusnya buffer zone dibangun selebar 500 meter. Namun hal itu tidak memungkinkan dilakukan di Depo Plumpang saat ini. Erick pun mengusulkan dibangunnya kanal air.

Baca juga: 1.225 Bangunan Bakal Terdampak Pembangunan Buffer Zone Depo Plumpang

"Jadi salah satu buffer zone yang diusulkan ada kanal air. Supaya mengurangi kalau sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ini yang kami lakukan sementara," ujar Erick.

Ganti untung

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyatakan, pembangunan buffer zone atau zona penyangga yang memisahkan Terminal BBM atau Depo Plumpang, Jakarta Utara, dengan permukiman penduduk di sekitarnya penting dilakukan saat ini.

Menurut Nicke, untuk merelokasi warga dari tanah milik Pertamina di zona terlarang permukiman itu, pihaknya akan memberikan kompensasi pembebasan lahan dengan skema ganti untung.

"Akan ada ganti untung, kompensasi pembebasan lahan di buffer zone Plumpang," ujar Nicke dikutip dari Kompas TV.

Ia menjelaskan, langkah ini menjadi poin utama demi keselamatan masyarakat serta operasional BBM tetap berjalan. Kata dia, Depo Plumpang tidak bisa ditutup dalam waktu dekat karena akan berpengaruh terhadap suplai nasional.

Baca juga: Warga atau Depo Plumpang yang Digeser? Ini Jawaban Dirut Pertamina

Sementara itu, dikutip dari Antara, Nicke juga menjawab soal usulan lebih baik mana Depo Plumpang atau permukiman warga yang sebaiknya digeser.

"Jadi kalau tadi ditanya apakah warganya yang direlokasi atau terminalnya, jawabannya dan tetapi timeframe yang berbeda," beber Nicke.

"Maksudnya warga di sini adalah yang buffer zone karena Terminal Plumpang tidak bisa kita tutup. Ini bisa berpengaruh terhadap ketahanan suplai nasional," ujar dia.

Ia menjelaskan bahwa di Depo Plumpang tidak hanya terdapat tangki penyimpanan BBM, tetapi juga ada fasilitas-fasilitas lainnya seperti LPG, Pelumas, dan lain-lain. Selain itu, Depo Plumpang juga menyuplai BBM ke 790 SPBU di 19 kabupaten/kota.

Baca juga: Pemborosan Anggaran, Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah Lewat Vendor

"Tidak mudah, tidak bisa serta merta kemudian kami pindahkan, dan ini (Depo Plumpang) menyimpan sekitar 15 persen dari stok nasional sehingga kalau kita lihat dengan peran strategis dari TBBM Plumpang dan ini bagian dari satu value chain," ungkap Nicke.

"Jadi, kalau ini kemudian tiba-tiba kami off-kan maka value chain-nya akan terputus sehingga akan mengganggu distribusi," ucap Nicke lagi.

Sementara soal rencana relokasi ke lahan PT Pelindo di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, ia mengatakan lahan tersebut nantinya bakal digunakan untuk mendukung program transisi energi Pertamina.

"Mengenai penjelasan adanya terminal di Kalibaru. Jadi, sekitar 3 tahun lalu, kami sudah mulai melakukan perencanaan untuk ini bahwa Pertamina harus melakukan transisi energi bahwa ke depan BBM itu mungkin akan berkurang demand-nya," ujar Nicke.

Baca juga: Depo Pertamina Plumpang Dikepung Pemukiman Padat, Temboknya Nempel Rumah Warga

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Whats New
Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com