PMK Nomor 22 Tahun 2023, Aturan Baru Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (13/3/2023), menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau.

Diundangkan dan mulai berlaku pada Selasa (14/3/2023), PMK Nomor 22 Tahun 2023 mengatur tentang pengumpulan atau pemusatan pabrik hasil tembakau, yang sekaligus mengganti PMK Nomor 21/PMK.04/2020 tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau. 

"Untuk lebih meningkatkan daya saing, pembinaan, pelayanan, dan pengawasan, serta memberikan kemudahan berusaha bagi pengusaha pabrik hasil tembakau pada skala industri kecil dan industri menengah dan usaha mikro, kecil, dan menengah," ujar salah satu pertimbangan dalam PMK Nomor 22 Tahun 2023. 

Baca juga: Cukai Rokok Naik hingga 10 Persen Tahun Ini, Apa Alasannya?

Berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 22 Tahun 2023, pengusaha pabrik hasil tembakau yang masuk dalam aglomerasi akan mendapatkan kemudahan berupa:

• perizinan di bidang cukai
• produksi barang kena cukai
• pembayaran cukai

Pabrik hasil tembakau yang masuk kriteria industri kecil dan industri menengah atau usaha mikro, kecil, dan menengah dapat masuk aglomerasi bila berlokasi di:

• kawasan industri
• kawasan industri tertentu
• sentra industri kecil dan industri menengah
• tempat pemusatan industri tembakau lainnya yang memiliki kesesuaian dengan tata ruang wilayah

yang kesemuanya merupakan tempat dengan peruntukan utamanya adalah bagi industri hasil tembakau.

Baca juga: 16 Juta Pita Cukai Disebar, Harga Rokok Bakal Naik Tahun Depan

Di tempat aglomerasi pabrik hasil tembakau dilakukan kegiatan:

• penyelenggaraan aglomerasi pabrik
• produksi yang menghasilkan barang kena cukai berupa hasil tembaku
• pengemasan barang kena cukai berupa hasil tembakau dalam kemasan untuk eceran dan pelekatan pita cukai

Penyelenggaraan aglomerasi pabrik dilakukan oleh penyelenggara yang adalah pengusaha pabrik hasil tembakau dan atau pengusaha lainnya yang memenuhi semua kewajiban sebagai pengusaha pabrik hasil tembakau.

Keberadaan istilah "pengusaha lainnya" dalam klausul penyelenggara aglomerasi di atas karena PMK Nomor 22 Tahun 2023 membolehkan keberadaan usaha selain pabrik hasil tembakau juga berada di dalam aglomerasi. 

Pengusaha pabrik hasil tembakau juga dibolehkan bersamaan melakukan kegiatan usaha selain hasil tembakau di kawasan aglomerasi pabrik hasil tembakau.

Rincian kemudahan

Kemudahan perizinan di bidang cukai bagi pengusaha hasil tembakau yang bergabung dalam aglomerasi diberikan berupa pengecualian dari ketentuan memiliki luas lokasi, bangunan, atau tempat usaha, yang digunakan sebagai pabrik hasil tembakau.

Ini terkait dengan pemenuhan ketentuan terkait nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC). Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan di dalam aglomerasi pabrik hasil tembakau diwajibkan punya NPPBKC.

SHUTTERSTOCK/BAGASKARA LAZUARDI Petani tembakau dan tanaman tembakau di lereng Gunung Sumbing, Temanggung, Jawa Tengah. Gambar diambil pada 4 Juli 2020.

Adapun kemudahan produksi barang kena cukai diberikan berupa dibolehkannya kerja sama di antara pengusaha pabrik hasil tembakau dalam satu lokasi aglomerasi untuk menghasilkan barang kena cukai berupa hasil tembakau. Kerja sama ini harus berdasarkan perjanjian kerja sama. 

Baca juga: Kata Menteri Hadi, Bangun Kota Perlu Sentuh Wilayah Aglomerasi

Meski demikian, pengusaha pabrik hasil tembakau dilarang melakukan kerja sama pengemasan barang kena cukai berupa hasil tembakau dalam kemasan untuk penjualan eceran dan pelekatan pita cukai. Kedua kegiatan tersebut merupakan bagian dari kerja penyelenggara aglomerasi.

Pengusaha pabrik hasil tembakau di dalam aglomerasi juga dilarang bekerja sama menghasilkan barang kena cukai berupa hasil tembakau dengan pengusaha di luar aglomerasinya. Ini seturut pula dengan larangan bagi mereka melakukan kegiatan sebagai pengusaha pabrik hasil tembakau di luar lokasi aglomerasinya.