Opsi Impor Beras Diumumkan di Tengah Panen Raya, Bagaimana Perhitungan Pemerintah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali membuka opsi impor beras sebanyak 500.000 Ton. Setelah sebelumnya pada akhir tahun 2022 lalu, pemerintah telah melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton.

Opsi impor berasi tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Rabu (15/3/2023). Alasannya, untuk menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga beras di pasar.

"Beras ini, kemarin dipimpin presiden, kapanpun diperlukan kita bisa masuk lagi (impor) 500.000 ton, karena stok Bulog yang 1,2 juta, sekarang kalau enggak salah tinggal 300.000-an," kata Zulkifli.

Baca juga: Bapanas: 60.000 Ton Beras akan Masuk ke Bulog Jelang Lebaran 2023

Zulkifli memastikan, impor beras tidak akan dilakukan dalam waktu dekat mengingat saat ini masih dalam periode panen raya.

Meski demikian, opsi impor tetap dibuka untuk antisipasi ketersediaan stok.

"Walaupun berat, saya ini sebenarnya enggak setuju impor-impor itu, tapi tidak ada pilihan. Kemarin diputuskan kembali 500.000 ton, tapi (kita lihat) kapan diperlukan, karena sekarang lagi panen raya," ujarnya.

Lantas, bagaimana perhitungan pemerintah dalam impor beras untuk kedua kalinya?

Zulkifli mengatakan, pergerakan harga beras di pasar jadi salah satu pertimbangan opsi impor beras kembali dibuka.

Ia mengatakan, pemerintah hingga kini belum mampu menurunkan harga beras.

"Beras ini belum berhasil kita turunkan sampei hari ini. Harga gabah di pasar sekarang sudah tembus Rp 6.000 per kg, itu saja belum tentu dapat. Kalau beras medium di tingkat pabrik itu sudah di atas Rp 9.000 per kg," kata dia.

Secara terpisah, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi mengatakan, ada tiga hal yang menjadi pertimbangan kembali membuka opsi impor yaitu pergerakan harga, masa tanam, dan panen.

"Kalau sisi produksi cukup, tapi mungkin karena masa tanam, panen, pergerakan harga (beras di pasar) ini mempengaruhi dengan keputusan itu (impor)," kata Harvick di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2023).

Cadangan beras pemerintah menipis

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau biasa disapa Buwas menyebutkan, pemerintah akan impor beras jika produksi dalam negeri selama panen raya tidak tercapai.

Sebagai informasi, Bulog berusaha menyerap 70 persen kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP) dari dalam negeri, atau sebanyak 1,2 juta ton pada masa panen raya, dari total target tahun ini 2,3 juta ton.