Menko Airlangga Sebut Perppu Cipta Kerja Jadi Langkah Mitigasi Dampak Krisis Global

Selain itu, pelaku usaha yang sudah berinvestasi dihadapkan pada kekosongan hukum dan/atau tidak memadainya perangkat peraturan perundang-undangan yang saat ini ada, lantaran tidak dapat melakukan perubahan pada peraturan pelaksanaan yang diperlukan.

Maka dari itu, Airlangga bilang, timbul situasi kegentingan memaksa karena putusan MK perlu untuk segera dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, maka upaya untuk beradaptasi dengan situasi global sulit untuk dilakukan.

Bentuk Perppu pun dipilih karena jika menempuh proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara business as usual (bukan melalui Perppu), maka negara akan berhadapan dengan waktu dan birokrasi panjang proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penerbitan Perppu Cipta Kerja, diyakini Airlangga bakal berdampak langsung terhadap kelompok usaha mikro dan kecil (UMK) serta kelompok masyarakat rentan karena mereka akan berhadapan langsung dengan dampak ketidakpastian situasi global.

Selain itu, juga akan berdampak pada global investor yang merasakan urgensi dalam mencari kepastian untuk mengevaluasi kembali peluang investasi mereka di Indonesia setelah masa sulit yang panjang dari Covid-19.

"Oleh karena itu, Perpu Cipta Kerja merupakan salah satu langkah mitigasi dampak krisis global," katanya.