Heboh Rp 300 Triliun dan Rp 20 Juta

BERITA dugaan pencucian uang pejabat Kementerian Keuangan sebesar Rp 300 triliun (kemudian dimutakhirkan dengan Rp 349 triliun) dan gaji tidak bekerja setara Rp 20 juta per penduduk jika tidak ada korupsi pertambangan, sudah menjadi pembicaraan tingkatan warung kopi di mana-mana.

Kita yang peduli pasti terusik. Ada yang kagum, ada yang tidak percaya, ada yang marah, ada yang cuek, ada yang menyangkal, dan ada yang penasaran.

Sebagai ekonom yang merasakan keingintahuan tentu berujung dengan rasa penasaran. Maka saya membuat tulisan ini dengan judul “Heboh Rp 300 triliun dan Rp 20 juta”. Heboh asal usul kejadiannya dan heboh melihat angka yang sepertinya mudah diucapkan.

Seperti banyak orang merasa penasaran bagaimana kejadian dan sumber angka ini diperoleh, maka ada baiknya mencari tahu sumber informasinya.

Namun, jika informasi tidak didapat, ya mari kita gunakan logika ekonomi sederhana. Mungkin saja ada cerita dan perhitungan yang tidak sejalan dengan logika awam dan banyak orang.

Saya akan mencoba membuatnya melalui tulisan ini. Jika logika dan perhitungan ini salah, mohon pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau kantor Kemenko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) meluruskan.

****

Kelanjutan dugaan kasus pencucian uang salah satu pejabat eselon dua pajak Kemenkeu, belum selesai.

Menko Pulhukam Mahfud MD atas dasar data dari PPATK menggulirkan informasi adanya dugaan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di lingkungan Kementerian Keuangan, tepatnya di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai sebesar Rp 300 triliun. Angka tersebut merupakan kumulatif sejak 2009.

Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan bahwa uang sebesar itu bukan kasus korupsi perpajakan dan bea cukai. Namun terkait dugaan “pencucian uang”.

Masalahnya mereka tidak menjelaskan maksud angka Rp 300 triliun, apakah itu mutasi atau saldo rekening gemuk dari para pejabat ASN di kedua direktorat jenderal tersebut.

Dikabarkan bahwa PPATK telah memberikan puluhan surat kepada Kemenkeu untuk menangani kasus TPPU tersebut, tetapi belum pernah ditanggapi secara serius.

Kemenkeu berdalih belum pernah menerima surat dari PPATK dengan menyebut angka Rp 300 triliun atas dugaan TPPU pejabat Kemenkeu.

Setelah beberapa kali dikonfirmasi, baru minggu lalu muncul angka yang lebih besar lagi, yakni Rp 349 triliun. Angka itu juga tidak langsung terkait dengan pejabat Kemenkeu, tetapi mutasi rekening yang berputar di antaranya terkait dengan rekening pejabat Kemenkeu.

Semakin terang benderang? Belum tentu.