Belajar dari Rencana Reformasi Pensiun Prancis

Apabila peserta belum memenuhi masa iuran minimum 15 tahun, peserta dapat mengambil manfaat sekaligus mencakup uang tunai hasil akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya. Usia pensiun untuk program JP diatur di dalam PP Nomor 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, di mana pemerintah menetapkan batas usia pensiun pekerja untuk pertama kali ditetapkan 56 tahun dan selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun.

Baca juga: Langkah Erick Thohir Atasi Defisit Dana Pensiun BUMN yang Hampir Rp 10 Triliun

Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka saat ini usia pensiun adalah 58 tahun. Dengan melihat tahun diterbitkannya peraturan pemerintah mengenai program JP dan masa iuran minimum 15 tahun, maka pembayaran manfaat pensiun bulanan pertama kali akan dibayarkan oleh BPJamsostek tahun 2030.

Di tahun tersebut usia pensiun khusus program JP telah mencapai 61 tahun yang artinya peserta harus telah mencapai usia tersebut untuk berhak menerima manfaat JP.

Menilik skema yang digunakan, program JP mungkin saja berpotensi menghadapi masalah yang sama dengan Prancis di masa depan. Meskipun program ini telah menetapkan usia pensiun 58 di tahun ini, namun mayoritas pemberi kerja masih menggunakan usia pensiun 55 tahun bagi pekerja mereka.

Kesenjangan itu bukan hanya menimbulkan keterlambatan pembayaran manfaat pensiun bagi peserta program JP yang telah berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun yang ditetapkan, namun juga mengurangi kesempatan BPJamsostek untuk menerima iuran dari peserta yang telah berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun yang ditetapkan.

Pembuatan pagar-pagar seperti usia pensiun yang terus meningkat hingga usia 65 tahun, masa iuran minimum 15 tahun, dan penetapan batasan upah tertinggi setiap tahunnya merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan keberlangsungan program ini.

Namun pemerintah juga perlu mewaspadai adanya risiko-risiko lain misalnya risiko investasi dan tren peningkatan pekerja mandiri yang mungkin akan enggan untuk mengikuti program ini. Hal yang pasti pemerintah perlu untuk terus melakukan evaluasi berkala dan melakukan langkah-langkah antisipatif yang perlu untuk menjaga agar program JP ini dapat terus berlangsung dan memberikan manfaat hari tua yang maksimal bagi pesertanya.