Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: KPK Jangan Berhenti di Kasus Tukin Ditjen Minerba Kementerian ESDM Saja

Kompas.com - 28/03/2023, 15:40 WIB
Yohana Artha Uly,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Center of Energy and Recources Indonesia (CERI) menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus lebih dalam menyidik kasus korupsi yang ada di Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, jangan hanya berhenti di kasus korupsi tunjangan kinerja (tukin).

Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman mengatakan, bila melihat nilai korupsi yang mencapai puluhan miliar dari pemotongan tukin, kasus ini terbilang 'receh' bagi KPK jika dibandingkan ukuran operasi tambang yang dikelola oleh Ditjen Minerba.

Ia menyebut, KPK perlu memperdalam kasus korupsi di tubuh Ditjen Minerba, sebab untuk kasus korupsi tukin ini saja ada dugaan melibatkan oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"KPK jangan berhenti menyidik kasus korupsi tukin ASN Ditjen Minerba saja. KPK harus usut serius keterlibatan oknum BPK lainnya, ini penting," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/3/2023).

Baca juga: Menteri ESDM Akui Ada Dugaan Korupsi Tunjangan Kinerja di Ditjen Minerba

Yusri mendorong KPK untuk menjadikan kasus ini sebagai pintu masuk mengungkap kasus lainnya yang lebih besar di Ditjen Minerba.

Ia menuding ada dugaan kasus kongkalikong antara pemilik tambang dan pejabat terkait di Ditjen Minerba dalam penentuan kuota produksi setiap perusahan dalam penerbitan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) setiap tahunnya. Namun dia tak merinci dugaan kasus tersebut.

"Mengingat ada tambang yang tidak layak produksi lagi, tetapi anehnya diterbitkan persetujuan RKAB-nya, bisa jadi dokumen terbang inilah yang digunakan oleh penambang ilegal," katanya.

Ia menyebut, sudah menjadi rahasia umum, baik pengusaha tambang besar maupun kecil, akan sulit mendapat persetujuan RKAB jika tidak punya akses khusus ke pejabat di Ditjen Minerba.

Yusri juga berspekulasi, dari luasnya kewenangan yang dimiliki Ditjen Minerba di bidang operasi pertambangan, maka ada potensi kerugian negara yang besar setiap tahunnya karena praktik penambangan yang tidak sah.

Baca juga: 8 Jam Geledah Kantor Ditjen Minerba, KPK Bawa 2 Koper

"Infonya dokumen terbang itu diperjual belikan oleh pemilik tambang dengan harga 10 dollar AS per metrik ton bagi penambang ilegal yang membutuhkan agar bisa di ekspor batu baranya," ucap Yusri.

Menurutnya, KPK sendiri memahami anatomi tata kelola di Ditjen Minerba yang rawan terjadinya praktek kongkalikong yang berpotensi merugikan negara. Hal ini mengingat telah dibentuknya kordinasi dan supervisi (Korsup) antara KPK dan Kementerian ESDM.

Oleh sebab itu, ini menjadi momentum yang tepat bagi KPK untuk mampu mengungkap kasus big fish di sektor pertambangan.

"Sekarang bola ada di KPK, apakah cukup mengungkap kasus tukin saja atau mau bergerak ke hulu untuk mengungkap big fish di Ditjen Minerba," pungkas Yusri.

Baca juga: Respons Lengkap Direktorat Jenderal Bea Cukai soal Praktik Korupsi Pendaftaran IMEI

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Mulai Hitung Kebutuhan Formasi ASN di IKN

Kemenhub Mulai Hitung Kebutuhan Formasi ASN di IKN

Whats New
BEI: Eskalasi Konflik Israel-Iran Direspons Negatif oleh Bursa

BEI: Eskalasi Konflik Israel-Iran Direspons Negatif oleh Bursa

Whats New
IHSG Turun 1,11 Persen, Rupiah Melemah ke Level Rp 16.260

IHSG Turun 1,11 Persen, Rupiah Melemah ke Level Rp 16.260

Whats New
IPB Kembangkan Padi 9G, Mentan Amran: Kami Akan Kembangkan

IPB Kembangkan Padi 9G, Mentan Amran: Kami Akan Kembangkan

Whats New
Konsorsium Hutama Karya Garap Proyek Trans Papua Senilai Rp 3,3 Triliun

Konsorsium Hutama Karya Garap Proyek Trans Papua Senilai Rp 3,3 Triliun

Whats New
Kementerian PUPR Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syaratnya

Kementerian PUPR Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syaratnya

Work Smart
Juwara, Komunitas Pemberdayaan Mitra Bukalapak yang Antarkan Warung Tradisional Raih Masa Depan Cerah

Juwara, Komunitas Pemberdayaan Mitra Bukalapak yang Antarkan Warung Tradisional Raih Masa Depan Cerah

BrandzView
Rupiah Melemah Tembus Rp 16.200 Per Dollar AS, Apa Dampaknya buat Kita?

Rupiah Melemah Tembus Rp 16.200 Per Dollar AS, Apa Dampaknya buat Kita?

Whats New
Dollar AS Tembus Rp 16.200, Kemenkeu Antisipasi Bengkaknya Bunga Utang

Dollar AS Tembus Rp 16.200, Kemenkeu Antisipasi Bengkaknya Bunga Utang

Whats New
Bawaslu Buka 18.557 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Prioritas Kebutuhannya

Bawaslu Buka 18.557 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Prioritas Kebutuhannya

Whats New
Ingin Produksi Padi Meningkat, Kementan Kerahkan 3.700 Unit Pompa Air di Jatim

Ingin Produksi Padi Meningkat, Kementan Kerahkan 3.700 Unit Pompa Air di Jatim

Whats New
Kemenhub Buka 18.017 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kemenhub Buka 18.017 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
Melalui Pompanisasi, Mentan Amran Targetkan Petani di Lamongan Tanam Padi 3 Kali Setahun

Melalui Pompanisasi, Mentan Amran Targetkan Petani di Lamongan Tanam Padi 3 Kali Setahun

Whats New
Konflik Iran-Israel Bisa Picu Lonjakan Inflasi di Indonesia

Konflik Iran-Israel Bisa Picu Lonjakan Inflasi di Indonesia

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 66 Resmi Dibuka, Berikut Persyaratannya

Kartu Prakerja Gelombang 66 Resmi Dibuka, Berikut Persyaratannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com