BI: Mata Uang Digital Bank Sentral Perlu Dipromosikan di Kawasan ASEAN

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya berkewajiban untuk mempercepat pengembangan mata uang digital bank sentral.

Sebab, kata dia, aset digital swasta seperti aset kripto membutuhkan referensi satuan hitung dari mata uang digital yang berdaulat.

"Di sinilah mata uang digital bank sentral perlu dipromosikan di ASEAN," kata Perry dalam dalam seminar ASEAN to World: Payment System in Digital Era di Nusa Dua, Bali, Selasa (28/3/2023).

Perry mengatakan, Indonesia sudah menerbitkan Consultative Paper tahap I terkait Proyek Garuda Wholesale Rupiah Digital Cash Ledger” pada 31 Januari 2023.

Baca juga: G20 Evaluasi Mata Uang Digital Bank Sentral Jadi Pembayaran Lintas Negara

Ia mengatakan, hal ini bertujuan untuk mendapatkan masukan terkait manfaat dan dampak dari rupiah digital yang disesuaikan dengan kebutuhan di masa mendatang.

Atas hal tersebut, ia yakin, rupiah digital akan menjadi satu-satunya mata uang digital yang berdaulat.

"Ini (Rupiah digital) akan menjadi satu-satunya mata uang digital berdaulat untuk penggunaan aset digital dan sebagai media referensi," ujarnya.

Baca juga: Mata Uang Digital dan Agenda Devolusi Moneter

Lebih lanjut, Perry mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan lembaga internasional untuk mengatur dan mengawasi aset keuangan digital.

"Kita bekerja sama terkait peraturan bagaimana mengatur serta mengawasi aset keuangan digital," ucap dia.

Baca juga: BI Beberkan 3 Tantangan Sebelum Menerbitkan Mata Uang Digital