PRT Kebingungan, Pemda Tak Punya Data, UU PPRT Jadi Solusinya…

Ina juga hanya digaji kurang dari setengah UMK, yakni sekitar Rp 850.000 per bulan.

Baik Ina maupun Wati sama-sama menyampaikan upah yang mereka terima saat ini sebenarnya di bawah angka yang diharapkan. Namun, mereka tak berani menyampaikan usulan tersebut kepada pemberi kerja.

Baca juga: Jala PRT Minta Aturan Pelatihan dan Pengawasan PRT Diprioritaskan dalam Pembahasan RUU PPRT

Ina dan Wati khawatir posisi mereka justru digantikan orang lain jika usul naik upah. Mereka melihat di Banjarnegara persaingan untuk menjadi PRT cukup ketat. Banyak perempuan lain dari desa membutuhkan pula pekerjaan itu, utamanya kepada masyarakat di wilayah Kota.

Keduanya sejak awal memutuskan pasrah dengan upah yang ditentukan oleh pihak pemberi kerja. Ina mengaku bersyukur setidaknya upahnya sekarang sudah naik atau lebih banyak dari saat awal kali bekerja.

“Dari awal saya takut kalau bicara upah, khawatir dianggap neka-neko (macam-macam) dan Bapak (pemberi kerja) memilih mempekerjaan orang lain,” ucap Ina saat ditemui di dekat tempatnya bekerja, tidak jauh dari Alun-alun Kota Banjarnegara.

Selain kenaikan upah, Ina dan Wati sebenarnya ingin sekali menyampaikan usulan pengurangan jam kerja kepada majikan masing-masing. Tetapi lagi-lagi, mereka tak berani untuk melakukannya.

Dalam posisi sekarang, Ina dan Wati mengaku sedang kebingungan. Di satu sisi, mereka ingin berhenti bekerja karena merasa tidak nyaman. Tapi di sisi lain, keduanya berpikir perlu menyokong ekonomi keluarga.

Ina pun bercerita sering menangis di malam hari meratapi nasibnya. Dia merasa menjadi korban karena tak punya pilihan.

Ina tak berani mendiskusikan ketidaknyamananya menjadi PRT kepada sang suami. Dia takut dianggap tidak tahu diri karena keluarga butuh pemasukan tambahan.

Padahal di rumah sendiri sepulang kerja, dia masih harus melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga. Kepada orang tuanya, Ina juga tak berani bercerita karena dikhawatirkan malah menambah beban pikiran mereka.