PRT Kebingungan, Pemda Tak Punya Data, UU PPRT Jadi Solusinya…

Dia menjawab, Disnaker PMPTSP belum pernah memberikan pendidikan keterampilan dan etika kerumahtanggaan kepada PRT baik sebelum maupun sesudah mereka memasuki pasar kerja.

Pemkab Banjarnegara juga belum pernah mengeluarkan peraturan tentang PRT seperti yang ada di DIY.

Abdul mengakui, Disnaker PMPTSP sampai saat ini tak memiliki data pasti soal jumlah masyarakat Banjarnegara yang bekerja menjadi PRT.

Hanya, kata dia, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), potensi jumlah warga yang menjadi PRT adalah 16 persen dari total penduduk.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Banjarnegara diketahui mencapai 1.017.767 jiwa. Jika merujuk pernyataan Kepala Dinasker, jumlah PRT di Banjarengara berarti ada 162.000 orang lebih.

Baca juga: Jala PRT Sebut Perlindungan Negara Terhadap Pembantu Rumah Tangga Masih Kurang

“Data (PRT) persisnya kurang tahu. Istilahnya banyak juga yang ke luar daerah (untuk menjadi PRT). Tapi bicara ke mana mereka, kami juga tidak memiliki datanya. Ya potensinya, selain di daerah sekitar, mereka ke arah Jabodetabek,” ungkap Kepala Dinas saat ditemui di ruang kerjanya.

Saat ditanya, Abdul menyebut, Disnaker PMPTSP Banjarnegara sejauh ini belum pernah menerima aduan dari PRT terkait masalah ketenagakerjaan. Dia menduga hal itu bisa terjadi karena dua kemungkinan, yakni PRT enggan melapor atau kondisinya sudah ideal.

“Alhamdulillah di kami enggak ada aduan, mungkin kemitraan antara pemberi kerja dan pekerja sudah ideal. Mudah mudahan yang terjadi seperti itu,” ucap Abdul.

Saat dimintai tanggapan terkait adanya PRT di Banjarnegara yang sebenarnya ingin mengadu masalah upah kecil dan jam kerja di luar kesepakatan tetapi tak yakin Pemkab mau membantu, dia meminta PRT tidak berpikir demikian.

Abdul menegaskan bahwa Disnaker PMPTSP pada dasarnya terbuka terhadap aduan masalah yang dialami oleh PRT. Ditanya soal cara penyelesaikan masalah PRT, dia menyebut, bergantung dengan pelanggaran yang terjadi.