Gangguan Sistem BSI dan Kepercayaan Ekonomi Syariah

SISTEM Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami gangguan sejak 8 Mei 2023. Gangguan ini membuat nasabah tidak bisa menggunakan ATM BSI dan berbagai transaksi lewat aplikasi BSI Mobile.

Menurut laporan internal BSI, secara bertahap dilakukan perbaikan dan normalisasi hingga pada 11 Mei 2023, dinyatakan ATM BSI dan BSI Mobile sudah bisa digunakan.

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah bank merger dari tiga bank syariah BUMN, yakni Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah pada 1 Februari 2021. Pascamerger, Bank Syariah Indonesia adalah bank syariah terbesar di Indonesia.

Per Juni 2021, Bank Syariah Indonesia memiliki total aset mencapai sekitar Rp 247,3 triliun, dana pihak dari sisi aset.

Dari sisi jaringan, Bank Syariah Indonesia didukung lebih dari 1.100 outlet dan lebih dari 2.500 jaringan ATM yang tersebar di seluruh Nusantara.

Gangguan sistem yang berlangsung hingga empat hari bagi sebuah sistem perbankan adalah catatan khusus. Bukan hanya bagi BSI, namun juga bagi sistem perbankan nasional lainnya.

Apalagi menurut laporan Bank Indonesia, nilai transaksi digital banking meningkat 28,35 persen (yoy) menjadi Rp 4.332,1 triliun. Nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debet, dan kartu kredit juga naik 9,61 persen (yoy) menjadi Rp 654,9 triliun.

Perilaku masyarakat yang mulai bergeser menggunakan transaksi keuangan digital mensyaratkan keamanan transaksi. Maka memastikan keamanan sistem sama maknanya dengan menjaga kepercayaan nasabah.

Menjaga kepercayaan ekonomi syariah

Kita mendukung upaya promosi lebih besar ekonomi syariah melalui upaya merger Bank Syariah Indonesia. Kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi kepada sistem ekonomi syariah harus dijaga momentumnya.

State of the Global Islamic Economi (SGIE) Report 2022, melaporkan ekonomi syariah Indonesia berada di peringkat empat di bawah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

BI juga memproyeksikan pembiayaan perbankan syariah akan tumbuh 14-16 persen pada 2023.

Peristiwa yang menimpa sistem BSI sejatinya bukanlah runtuhnya kepercayaan publik terhadap ekonomi syariah. BSI hanyalah satu entitas di antara sekian banyaknya entitas yang membentuk ekonomi syariah di Indoensia.

Tidak cukup adil menisbatkan erornya sistem di BSI ekivalen dengan erornya sistem ekonomi syariah. Bahwa apa yang terjadi di BSI adalah sesuatu yang harus dievaluasi adalah sebuah kewajiban.

Gangguan dari eksternal dan cara internal BSI dalam menghadapi krisis keamanan sistem harus mendapatkan perbaikan. Kita sepakat atas hal itu.

Namun, dampak gangguan sistem BSI terhadap menurunnya kepercayaan publik ke sistem ekonomi syariah juga patut diantisipasi.