Menko Airlangga Sebut Negara Produsen Minyak Sawit Harus Tingkatkan Kolaborasi dan Konsolidasi

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan, negara produsen minyak sawit perlu mengedepankan kolaborasi dan konsolidasi.

Menurutnya, penguatan kolaborasi diperlukan untuk mengatasi tantangan yang muncul dari negara pengimpor minyak sawit.

Pernyataan tersebut dia sampaikan saat menghadiri Pertemuan Menteri Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) ke-11 di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (17/05/2023).

“Saya mengapresiasi Pertemuan Tingkat Menteri CPOPC ke-11 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur ini. Banyak hal sudah dibahas, pertama mengadopsi Honduras menjadi negara baru anggota CPOPC,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman ekon.go.id, Sabtu (20/5/2023).

Baca juga: Berpaling dari Taiwan, Presiden Honduras Segera Melawat ke China

Pengangkatan Honduras sebagai anggota CPOPC, lanjut Airlangga, merupakan salah satu peristiwa bersejarah. Apalagi, dalam waktu dekat, Papua Nugini akan menjadi anggota baru CPOC.

Ia mengungkapkan, para menteri tetap optimistis bahwa produksi, permintaan, dan harga minyak sawit akan terus tumbuh positif di 2023

Selain itu, kata Airlangga, industri kelapa sawit akan terus memainkan peran penting dalam memastikan ketahanan pangan untuk populasi global.

“Walaupun ada banyak tantangan terhadap industri ini, dan tentunya kami juga melihat tantangan terhadap produknya, baik di Eropa, India, maupun beberapa negara lainnya, tetapi kami mengapresiasi CPOPC yang melakukan joint visit antara Indonesia dan Malaysia ke Uni Eropa pada akhir Mei 2023 ini,” tuturnya.

Baca juga: Belajar dari Krisis Air di Eropa dan AS

Agenda Misi Bersama

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menyatakan, CPOPC akan menyelenggarakan Misi Bersama untuk negara produsen ke Brussels, Belgia, pada 30 Mei 2023 sampai 31 Mei 2023.

Misi Bersama tersebut, kata dia, disusun untuk mengatasi dampak negatif pada industri kelapa sawit dan membantu petani kecil dari rantai pasok terhadap perkembangan terkini di Uni Eropa (UE), khususnya Peraturan Deforestasi UE (EUDR).