Soal Ekspor Pasir Laut, Sandiaga: Yang Penting Tidak Merusak Alam, Terutama Pariwisata

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), Sandiaga Uno tak berkomentar banyak terkait kebijakan baru Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali membuka kegiatan ekspor pasir laut.

Adapun kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan hasil Sedimentasi di Laut.

Sandiaga Uno mengatakan, pariwisata di Indonesia berkonsep pariwisata berkelanjutan sehingga destinasi wisata tetap terjaga.

"Tentunya kebijakan oleh kementerian lain, saya enggak bisa beri komentar," kata Sandiaga usai Weekly Brief with Sandi Uno di Jakarta, Senin (29/5/2023).

Baca juga: Ditanya Soal Izin Eskpor Pasir Laut, Mendag Zulhas Pilih Tak Mau Berkomentar

"Pariwisata kita sekarang berkonsep pada pariwisata berkelanjutan. Jadi tentunya kita mengiginkan bahwa destinasi-destinasi wisata dijaga keberlanjutannya," sambungnya.

Sandiaga mengatakan, para menteri di Kabinet Indonesia Maju selalu berkoordinasi dalam menyelaraskan kebijakan.

Ia mengatakan, setiap kebijakan diharapkan tidak merusak alam khususnya destinasi wisata.

"Saya akan koordinasikan bahwa apapun kebijakan itu tidak merusak alam, terutama pariwista kita," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan hasil Sedimentasi di Laut. Aturan tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada 15 Mei 2023.

Aturan ini memuat tentang kegiatan pemanfaatan hasil sedimentasi laut seperti pengangkutan, penempatan, penggunaan, penjualan, dan ekspor sedimen laut berupa pasir laut.

Baca juga: Pembukaan Keran Ekspor Pasir Laut Dinilai hanya Pertimbangkan Kepentingan Bisnis