Soal Impor KRL, Luhut Tunggu Hasil Audit BPKP

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah belum memutuskan untuk mengimpor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan mengatakan, ia masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kita tunggu saja hasil audit dari BPKP. Nanti malam mereka brief saya. Nanti kita bikin rapat, kemudian kita umumkan," kata Luhut di Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Baca juga: Luhut Usul ke Presiden Minta Hentikan Ekspor LNG

Meski BPKP sebelumnya telah merekomendasikan tidak perlu impor KRL, namun Luhut mengatakan tidak mau mengambil keputusan secara asal-asalan.

"Jadi, semua yang kita lakukan basisnya data, saya ulangi ya, semua keputusan yang kami buat basisnya data. Kalau data itu katakan begitu ya begitu," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, keputusan mengenai rencana impor KRL bekas dari Jepang masih menunggu data dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan PT INKA (Persero). Dia tak ingin mengambil keputusan tanpa data.

Baca juga: Luhut Pastikan Ekspor Pasir Laut Tidak Rusak Lingkungan

"Saya menunggu dua data final (dari INKA dan KAI)," ujarnya saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Pada PT INKA, dia meminta produsen kereta api itu mendata kemampuannya memproduksi gerbong kereta. Selain itu, mendorong PT INKA melakukan perbaikan kinerja keuangan.

Sementara pada KAI, dia meminta data terkait proyeksi pertumbuhan pengguna KRL selama 5 tahun ke depan pasca-pandemi Covid-19.

Baca juga: Luhut: Saya Suka dengan China karena Transfer Teknologinya