Ekspor Pasir Laut Dinilai Hanya Untungkan Pebisnis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membuka ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, diterbitkannya aturan tersebut didorong tingginya permintaan reklamasi di dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat mengantisipasi pengerukan pasir laut yang berdampak pada kerusakan lingkungan.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar menilai, kebijakan ekspor pasir laut secara tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan para pebisnis.

Baca juga: Luhut Berani Garansi Ekspor Pasir Laut Tidak Merusak Lingkungan

"Trenggono secara tidak langsung menyatakan bahwa PP ini memang diarahkan untuk menopang kebutuhan lahan para pebisnis atau korporasi, salah satu caranya dengan jalan reklamasi. Konsekuensinya semakin banyak pasir yang ditambang," kata Melky saat dihubungi Kompas.com, Kamis (1/5/2023).

Melky mengatakan, pada Pasal 9 Ayat 1 PP Nomor 26 Tahun 2023 disebutkan bahwa hasil sedimentasi di laut yang dimanfaatkan berupa pasir laut dan material sedimen berupa lumpur.

Ia mengatakan, pemerintah mestinya menghentikan aktivitas dari penyebab sedimentasi tersebut.

"Sedimen lain berupa lumpur yang mau ditambang itu, juga bermasalah. Yang harus dilakukan adalah dengan menghentikan aktivitas destruktif, penyebab terjadinya sedimentasi itu. Bukan malah menambangnya. Itu ngawur," ujarnya.

Lebih lanjut, Melky mengatakan, saat ini, sebanyak 55 pulau kecil dibokar untuk pertambangan. Menurut dia, operasi tambang tersebut telah mencemari wilayah laut dan memicu sedimentasi.

"Juga menghilangkan wilayah tangkap nelayan dan merusak ekosistem laut. Semua itu adalah tugas dan tanggungjawab KKP," ucap dia.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara terkait kembali dibukanya izin ekspor pasir laut. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.