Rencana Kenaikkan Gaji PNS Dinilai 'Berbau' Politik, Pengamat: Hal yang Biasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana kenaikkan gaji aparatur sipil negara (ASN) dinilai sejumlah pihak berkaitan dengan politik. Pasalnya, wacana tersebut baru muncul menjelang Pemilu 2024.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, besaran gaji ASN saat ini masih mencukupi, mengingat masih terdapat sejumlah tunjangan yang diberikan oleh pemerintah. Dia pun mempertanyakan urgensi dari wacana kenaikkan gaji ASN.

"Ini jelas kental pertimbangan politisnya dibanding urgensi. Jangan karena dekat Pemilu, banyak belanja indikatornya tidak jelas," tuturnya, kepada Kompas.com, Jumat (2/6/2023).

Baca juga: Sudah Tepatkah Gaji PNS Naik Tahun Depan?

Bhima mengatakan, wacana kenaikkan gaji ASN menjadi bertentangan dengan semangat efisiensi birokrasi dan berpotensi berimbas ke penurunan daya saing ekonomi. Sebab, tingkat belanja negara yang tinggi bisa menyebabkan pelebaran defisit anggaran.

"Bahkan pemerintah terpaksa menambah utang baru lantaran penerimaan pajak tidak sanggup menutup kekurangan belanja pegawai," tuturnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, unsur politik dalam pengambilan kebijakan jelang Pemilu menjadi suatu hal yang biasa. Menurut dia, hal ini telah terjadi sejak lama dan dilakukan di berbagai negara.

"Semua kalau mau mendekati Pemilu, Pilkada pasti semuanya bau politik, biasa itu, puluhan tahun seperti itu," katanya.

Sebagai informasi, kenaikkan gaji ASN terakhir kali terjadi pada 2019. Kenaikkan tersebut juga terjadi menjelang Pilpres.

Meskipun erat kaitannya dengan politik, Agus menilai, penyesuaian gaji perlu dilakukan apabila pemerintah mempertimbangkan kesejahteraan ASN. Sebab, inflasi sudah melaju pesat selama beberapa tahun terakhir.

"Harus diperhatikan inflasi. Apakah inflasi yang digunakan 5 persen atau 6 persen. Paling tidak itu ditutup kenaikan itu," kata dia.

Baca juga: Kemenkeu Pastikan Gaji Ke-13 ASN Disalurkan 5 Juni, Segini Besarannya