Pelaku Bisnis Bentuk Asosiasi untuk Percepat Adopsi Kendaraan Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah BUMN dan swasta resmi membentuk Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) hari ini, Senin (5/6/2023).

Ketua Umum AEML sekaligus CEO Pertamina New and Renewable Energy Dannif Danusaputro mengatakan, asosiasi ini dibentuk untuk mewadahi para pelaku bisnis di industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dan industri pendukung ekosistem mobilitas listrik di Indonesia mempercepat adopsi KBLBB.

Pasalnya, percepatan adopsi KBLBB di Indonesia memerlukan pembangunan infrastruktur pendukung yang merata.

"Kita ingin memberikan kontribusi untuk mempercepat adopsi KBLBB ini di Indonesia untuk lebih cepat adopsinya," ujarnya saat meluncurkan AEML di Jakarta, Senin (5/6/2023).

Baca juga: Segudang Tantangan Pembiayaan Kendaraan Listrik

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pengawas AEML Arsjad Rasjid mengungkapkan, AEML memiliki 14 anggota yang mewakili industri baterai, manufaktur KBLBB, infrastruktur pengisian dan penukaran baterai.

Anggota AEML di antaranya ialah PT Adaro Power, PT Pertamina Power Indonesia, PT Wika Industri Manufaktur, PT Swap Energi Indonesia, dan PT GOTO Gojek Tokopedia.

"Saya mengapresiasi AEML sebagai wadah inklusif bagi pelaku usaha di industri kendaraan listrik, serta pelaku usaha pendukung seperti perusahaan baterai, komponen kendaraan listrik, stasiun pengisian kendaraan listrik, dan penukaran baterai umum," ucap Arsjad yang memberikan sambutan secara virtual.

Baca juga: Indonesia Resmi Punya Pabrik Bahan Baku Baterai Kendaraan Listrik

Tidak hanya menjadi wadah bagi pelaku bisnis, AEML juga bekerja sama dengan International Finance Corporation (IFC) untuk mengampanyekan dan mempromosikan best practice terkait KBLBB dan memperbaiki peraturan serta kebijakan publik terkait hal tersebut.

IFC membawa pembelajaran dari negara-negara yang sukses dalam mendorong adopsi KBLB8, serta akan mempromosikan keberhasilan Indonesia melalui kerjasama ini.

IFC telah meninjau penerapan KBLBB dan peraturan terkait di negara-negara Asia Tenggara dan melakukan wawancara dengan para ahli.

Baca juga: Sri Mulyani Tanggapi Kritik DPR soal Subsidi Kendaraan Listrik

Dalam mendorong penggunaan KBLBB, terutama untuk kendaraan roda dua, terdapat dua faktor utama, yaitu dukungan pemerintah termasuk peraturan, dan adopsi oleh armada jasa antar (fleet operators).

"Kolaborasi IFC dengan mitra pemerintah Indonesia dan AEML akan menjadi langkah penting dalam membuka peluang investasi besar yang memungkinkan pertumbuhan dan keberlanjutan industri EV Indonesia. IFC akan menindaklanjuti rencana aksi ini guna memberikan masukan dan menyempurnakan peraturan dan kebijakan publik terkait kendaraan listrik di Indonesia," kata Manager of CMA untuk Asia Timur dan Pasifik IFC Paramita Dasgupta pada kesempatan yang sama.