Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Divestasi Saham Vale Indonesia, DPR Minta Sama seperti Freeport

Kompas.com - 06/06/2023, 05:07 WIB
Ade Miranti Karunia,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajaran Komisi VII DPR RI banyak memperdebatkan divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO), salah satunya dari Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Nasir.

Dia mengatakan, divestasi Vale harus bisa seperti pemerintah merebut kepemilikan saham PT Freeport Indonesia Tbk pada 2018 lalu.

"Satu lagi masalah Vale, kita minta pemerintah harus mengutamakan kepentingan pemerintah dan bukan kepentingan perusahaan. Kalau 51 persen kita lakukan Freeport harus sama dengan Vale, itu sesuai amandemen undang-undang," ujarnya dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM di Jakarta, Senin (5/6/2023).

Baca juga: Pekerjaan Rumah Pemerintah Sebelum Mendivestasi Vale Indonesia

Nasir mengungkapkan, awalnya DPR RI berat menyetujui kepemilikan saham Freeport sebesar 51 persen waktu itu.

"Sebenarnya untuk Freeport kita pun berat untuk menyetujuinya karena namanya izin sudah selesai harusnya balik seperti Inalum. Itu harusnya dikembalikan kepada negara," ungkap dia.

"Tetapi sim salabimnya banyak sekali waktu itu, kita bingung juga. Jadi barang ini bisa jadi 51 persen juga, sampai papa minta saham di situ juga terjadinya," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menjelaskan bahwa divestasi saham perusahaan tambang nikel asal Kanada ini telah sesuai peraturan perundang-undangan.

"Saat ini, yang menjadi point of concern adalah Vale sudah mendivestasikan 40 persen, 20 persen ke Mind ID, dan 20 persen ditawarkan ke pemerintah. Namun pemerintah waktu itu tidak ada yang merespons baik dari BUMN maupun goverment lainnya. Jadi untuk itu, pemerintah secara resmi menyurat bahwa ini bagusnya pabrik dalam negeri," jelas Arifin.

Namun, pemerintah akan mencoba berunding kembali mengenai hal tersebut. Tetapi, saat ini lanjut Arifin, pemerintah akan fokus menguasai saham 11 persen yang ditawarkan Vale.

"Jadi 11 persen sudah ada kesepakatan dari Vale sendiri dan kelebihan daripada itu nanti kita proses berdasarkan business to business dengan pihak yang bersangkutan," katanya.

Sebagai informasi, Kontrak Karya (KK) PT Vale Indonesia Tbk akan berakhir pada 2025, tepatnya 28 Desember 2025.  KK emiten BEI berkode INCO ini sudah mengalami perpanjangan satu kali pada Januari 1996.

Adapun kontrak pertama Vale dimulai sejak 1968 lalu, berarti sudah lebih dari 50 tahun Vale menambang nikel di kawasan pegunungan Verbeek di Sulawesi, Indonesia. Namun demikian, mayoritas saham PT Vale Indonesia hingga kini masih dimiliki asing, yakni Vale Canada Limited (VCL) 44,3 persen, dan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (SMM) 15 persen.

Sementara itu, saham murni Indonesia hanya 20 persen, yakni dimiliki Holding BUMN Tambang MIND ID. Sisa saham 20,7 persen lagi merupakan saham publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Baca juga: Vale Indonesia Tebar Dividen Rp 883,76 Miliar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com