Kata Bahlil, IKN Lanjut Terus, Kecuali Pengganti Jokowi Tidak Sejalan

KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meyakini proyek ibu kota Nusantara (IKN) akan berhasil, terkecuali jika pengganti Presiden Jokowi nantinya tidak sejalan soal visi ibu kota baru.

"Kalau ditanya apakah yakin ini bisa berjalan? Saya yakin 100 persen bisa berjalan. Terkecuali yang mengganti Pak Jokowi adalah yang tidak sejalan dengan Pak Jokowi. Itu lain cerita," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu (10/6/2023).

Bahlil mengungkapkan hingga 31 Mei 2023, tercatat ada 228 Letter of Intent (LoI atau surat minat) untuk pembangunan IKN. IKN, lanjutnya, juga telah menerima kunjungan dari sekitar 95 perusahaan.

Dari sisi regulasi, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Baca juga: Luhut soal Penyelesaian Lahan IKN: 27 Juli 2023 Rampung

"Kalau ditanya seberapa serius mereka (investor), nanti sekarang ini lagi dibangun IKN itu kan infrastruktur dasarnya. Yang itu di-cover APBN," ungkap Bahlil.

"Begitu selesai masuk, baru investasi riilnya masuk. Karena bagaimana memobilisasi peralatan mereka kalau infrastruktur dasarnya belum selesai. Jadwalnya kapan? Akan direncanakan mulai masuk bulan Agustus, September tahun ini," katanya lagi.

Bahlil pun mengajak anggota Komisi VI DPR untuk membuktikan langsung progres pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Hal itu lantaran salah satu Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino mempertanyakan progres pembangunan IKN.

"Bapak ke sana lagi. Saya ajak Bapak nanti. Baru Bapak bisa lihat. Oke, Juli saja kita putuskan (ke IKN). Jadi Bapak ke sana nanti lihat. Di sana itu lagi fokus membangun istana. Kantor-kantor kementerian, perumahan-perumahan menterinya dan infrastruktur dasar, sekaligus, paralel," kata Bahlil.

Baca juga: Direstui Jokowi, Luhut Pekerjakan Tenaga Asing Jadi Pengawas Pembangunan IKN