Gibran Ingin Masyarakat Adat Dilibatkan saat Pembangunan Masif dan PSN

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengatakan masyarakat adat perlu dilibatkan ketika ada pembangunan masif dan proyek strategis nasional (PSN) di wilayahnya.

"Kuncinya ke depan adalah kita harus banyak berdialog antara para tokoh adat, kepala adat, tokoh masyarakat setempat," kata dia dalam debat kedua Cawapres di Senayan JCC, Minggu (21/1/2024).

Gibran bilang, masyarakat ada tidak boleh tersingkirkan ketika ada pembangunan yang masif dan PSN di kawasannya.

Ia menekankan, masyarakat ada justru perlu dirangkul dan diberikan manfaat yang besar ketika terdapat pembangunan di kawasan tersebut.

Baca juga: Gibran ke Cak Imin: Enak Ya Gus, Jawab Sambil Baca Catatan

Wali kota Surakarta itu mengungkapkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat saat ini masih diusahakan untuk didorong.

Di samping itu, saat ini sudah terdapat Peraturan Presiden (Perpres) nomor 28 Tahun 2023 yang telah mengakui adanya 1,5 juta hektare hutan adat yang telah diakui.

Baca juga: Gibran Bakal Genjot Pengembangan Bioenergi Buat Tekan Ketergantungan Energi Fosil

Sebagai informasi, capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran memiliki berbagai visi dan misi dalam program kerja mereka. 

Program tersebut di antaranya adalah mencetak dan meningkatkan produktifivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, nasional, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA termasuk di sekitar maritim untuk membuka lapangan kerja hingga menargetkan bisa swasembada pangan, energi, dan air. 

Selain itu pihaknya juga akan memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, hingga ekonomi biru.

Baca juga: Gibran Janji Bakal Cabut Izin Operasi Perusahaan Tambang yang Nakal