Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Karmel Hebron Simatupang
Akademisi UPH

Mahasiswa S3 di Department of Political Science, Tunghai University, Taiwan; Dosen Prodi HI Universitas Pelita Harapan.

Keberlanjutan Diplomasi Ekonomi Pasca-Jokowi

Kompas.com - 24/04/2024, 08:23 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Sebagai ekonomi terbesar Asia dan mitra dagang utama Indonesia, China merupakan investor penting membiayai sejumlah infrastruktur dan investasi di Indonesia.

Sebaliknya, China juga memandang Indonesia sangat strategis, baik secara ekonomi dan politik dalam konteks geopolitik kawasan.

China ingin memastikan di bawah Prabowo hubungan Indonesia-China tetap mesra. Bahkan Presiden Xi Jinping mengatakan hubungan Indonesia dan China akan memasuki tahap baru, yakni pembentukan komunitas senasib sepenanggungan (Kompas, 4/4/2024).

Dalam diskusi arah kebijakan luar negeri Prabowo yang digelar CSIS Indonesia, 13 November 2023 lalu, Prabowo menyatakan, Indonesia berhak menjadi negara maju. Prabowo juga ingin membawa Indonesia menjadi negara industri.

Sedangkan dari sisi kebijakan dengan negara lainnya, Prabowo ingin Indonesia menjadi tetangga yang baik, good neighbors policy, termasuk ke kawasan Asia Timur.

Prabowo dengan kebijakan luar negerinya ingin mewujudkan kemakmuran dengan kolaborasi dengan negara lain dengan motto “thousands friend too few, one enemy too many”.

Motto tersebut kita ketahui merupakan warisan dari kebijakan luar negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang lebih kuat nuansa politiknya ketimbang ekonomi.

Hal ini perlu digaris bawahi, agar Prabowo tetap di garis untuk mendahulukan kepentingan ekonomi nasional dulu sebelum berperan lebih jauh dalam panggung politik internasional.

Tantangan diplomasi ekonomi

Kembali ke soal diplomasi ekonomi. Menurut dokumen RPJMN Bappenas (2020), tantangan dan kendala dalam pencapaian diplomasi ekonomi adalah belum terpadunya kebijakan dan koordinasi pelaku diplomasi ekonomi, serta belum adanya mekanisme koordinasi penyelenggaraan investasi ke luar negeri.

Dengan kata lain, kolaborasi dan kerja sama, serta keterpaduan kebijakan menjadi poin utama tantangan penyelenggaraan diplomasi ekonomi.

Koordinasi berbasis hierarki dan komando kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia selama ini telah terbukti kurang maksimal dan tidak terpadu.

Hal ini terjadi karena koordinasi berbasis hierarki masih menonjolkan ego-sektoral lembaga soal siapa melakukan apa, apalagi seperti temuan CSIS Indonesia (2020), tidak jelas tugas dan fungsi institusi penyelenggara diplomasi ekonomi, sehingga hasilnya tidak maksimal.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi. Pendekatan dimaksud adalah pendekatan berbasis jaringan kebijakan (policy network approach), yang didasarkan pada kesadaran kesalingterhubungan (interdependensi), seperti dikatakan Ansell dan Torfing, dalam buku Foreign Policy as Public Policy?, 2019.

Kementerian Luar Negeri, misalnya, sebagai leading sector dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri tidak bisa sendirian dalam upaya pencapaian diplomasi ekonomi, melainkan perlu kolaborasi multi-pihak, multi-level, kelompok, termasuk individu.

Kolaborasi yang dimaksud tidak dibangun dengan pendekatan hierarkis dan struktural, namun berbasis jaringan kebijakan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketahui, Definisi Politik Kantor dan Contohnya

Ketahui, Definisi Politik Kantor dan Contohnya

Work Smart
Akselerasi Digitalisasi Bisnis di Indonesia, Mekari Akuisisi Jojonomic

Akselerasi Digitalisasi Bisnis di Indonesia, Mekari Akuisisi Jojonomic

Whats New
Jemaah Haji Dilarang Bawa Zamzam di Koper, Dendanya Capai Rp 25 Juta

Jemaah Haji Dilarang Bawa Zamzam di Koper, Dendanya Capai Rp 25 Juta

Whats New
Soal Akusisi Sumber Beras di Kamboja, Bos Bulog Jamin Tak Ganggu Penggilingan Padi Domestik

Soal Akusisi Sumber Beras di Kamboja, Bos Bulog Jamin Tak Ganggu Penggilingan Padi Domestik

Whats New
Bank Jago: Peran Nasabah Penting untuk Hindari Kebocoran Data

Bank Jago: Peran Nasabah Penting untuk Hindari Kebocoran Data

Whats New
APJAJI Keluhkan Tarif Batas Tas Tiket Pesawat Tak Kunjung Direvisi, Maskapai Bisa Bangkrut

APJAJI Keluhkan Tarif Batas Tas Tiket Pesawat Tak Kunjung Direvisi, Maskapai Bisa Bangkrut

Whats New
Bakal Jalankan Program Penjaminan Polis, LPS: Tugas Berat

Bakal Jalankan Program Penjaminan Polis, LPS: Tugas Berat

Whats New
Menperin Sebut Dumping Jadi Salah Satu Penyebab PHK di Industri Tekstil

Menperin Sebut Dumping Jadi Salah Satu Penyebab PHK di Industri Tekstil

Whats New
Data Terbaru Uang Beredar di Indonesia, Hampir Tembus Rp 9.000 Triliun

Data Terbaru Uang Beredar di Indonesia, Hampir Tembus Rp 9.000 Triliun

Whats New
Jadi BUMN Infrastruktur Terbaik di Indonesia, Hutama Karya Masuk Peringkat Ke-183 Fortune Southeast Asia 500

Jadi BUMN Infrastruktur Terbaik di Indonesia, Hutama Karya Masuk Peringkat Ke-183 Fortune Southeast Asia 500

Whats New
Mendag Zulhas Segera Terbitkan Aturan Baru Ekspor Kratom

Mendag Zulhas Segera Terbitkan Aturan Baru Ekspor Kratom

Whats New
Manfaatnya Besar, Pertagas Dukung Integrasi Pipa Transmisi Gas Bumi Sumatera-Jawa

Manfaatnya Besar, Pertagas Dukung Integrasi Pipa Transmisi Gas Bumi Sumatera-Jawa

Whats New
Soal Investor Khawatir dengan APBN Prabowo, Bos BI: Hanya Persepsi, Belum Tentu Benar

Soal Investor Khawatir dengan APBN Prabowo, Bos BI: Hanya Persepsi, Belum Tentu Benar

Whats New
Premi Asuransi Kendaraan Tetap Tumbuh di Tengah Tren Penurunan Penjualan, Ini Alasannya

Premi Asuransi Kendaraan Tetap Tumbuh di Tengah Tren Penurunan Penjualan, Ini Alasannya

Whats New
Hidrogen Hijau Jadi EBT dengan Potensi Besar, Pemerintah Siapkan Regulasi Pengembangannya

Hidrogen Hijau Jadi EBT dengan Potensi Besar, Pemerintah Siapkan Regulasi Pengembangannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com