Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perilaku Petugas Penagihan "Fintech Lending" Paling Banyak Diadukan Masyarakat

Kompas.com - 14/05/2024, 11:10 WIB
Agustinus Rangga Respati,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, aduan masyarakat soal perilaku petugas penagihan mencakup 50 persen dari total aduan yang masuk hingga April 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, sekurang-kurangnya terdapat 3.300 aduan soal perilaku petugas penagihan dari total sekitar 6.000 aduan.

Adapun posisi berikutnya ditempati oleh aduan terkait ketidaksesuaian sistem pelayanan informasi keuangan konsumen, fraud eksternal yang meliputi penipuan, pembobolan rekening, skiming, dan cyber crime, klaim dan keterlambatan transaksi.

Baca juga: Asosiasi Fintech Lending Buka Suara Soal Pencabutan Izin Usaha TaniFund

"Kalau kami lihat benar perilaku petugas penagihan (paling banyak aduan), sektornya paling banyak dari fintech sekitar 2.000 aduan, berikutnya disusul IKNB (Industri Keuangan Non Bank), lembaga pembiayaan, dan seterusnya perbankan," kata dia dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, Senin (13/5/2024).

Wanita yang karib disapa Kiki tersebut telah menyampaikan perintah kepada 12 pelaku usaha jasa keuangan yang paling banyak mendapatkan aduan mengenai masalah tersebut. OJK meminta pelaku usaha segera menyelesaikan aduan konsumen mengenai perilaku petugas penagihan tersebut.

"Hal ini terjadi karena adanya konsumen yang wanprestasi, yaitu tidak melakukan pembayaran. Hal ini tidak kemudian membenarkan perilaku atau tindakan dengan cara apapun yang tidak sesuai ketentuan," imbuh dia.

Kiki bilang, tata cara penagihan tersebut telah diatur dan akan menjadi target penegakan disiplin oleh OJK melalui supervisory action atau kewenangan yang diberikan.

Sebagai regulator, OJK juga melakukan beberapa tindakan untuk menyikapi maraknya perilaku petugas penagihan yang tidak mematuhi pelindungan konsumen dan masyarakat.

Secara preventif, OJK telah melakukan penyusunan regulasi dalam POJK No 22 Tahun 2023 tentang tata cara melakukan penagihan kepada konsumen.

Selain itu, OJK juga melakukan edukasi kepada konsumen dan masyarakat agar sadar akan hak dan kewajiban yang dimiliki. Hal tersebut terutama untuk memenuhi kewajiban sebagai konsumen untuk melakukan pembayaran.

"Kalau tidak mau ketemu debt collector, ya bayar sesuai dengan kewajibanya seperti apa kepada pelaku usaha jasa keuangan," ungkap dia.

Adapun, masyarakat yang tidak mampu melakukan pembayaran juga dapat menemui pelaku usaha jasa keuangan untuk meminta restrukturisasi.

"Keputusannya ada di PUJK tersebut, tetapi daripada dicari-cari lebih baik proaktif sendiri kalau memang ada kewajiban yang belum dapat dipenuhi," tandas dia.

Baca juga: Aturan Baru OJK, Penagihan Kredit Tak Boleh Pakai Ancaman, Waktu Menagih Maksimal Pukul 8 Malam

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com