Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Target Peserta Kartu Prakerja 2024 Tembus 75 Persen, Anggaran Bakal Ditambah?

Kompas.com - 16/05/2024, 12:41 WIB
Isna Rifka Sri Rahayu,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menganggarkan Rp 4,8 triliun untuk pelatihan 1,14 juta peserta program Kartu Prakerja selama 2024.

Namun belum genap semester I 2024 berakhir, target tersebut sudah terealisasi 74,5 persen. Saat ini sudah ada sekitar 850.000 peserta yang mengikuti program Kartu Prakerja.

"Rp 4,8 triliun untuk setahun, kita baru 850.000 sementara, sebentar lagi kita akan mencapai 1,14 juta," ujar Direktur Pemantauan dan Evaluasi PMO Prakerja Cahyo Prihadi setelah acara Rilis Laporan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Tahun 2023 di Hotel Saint Regis, Jakarta, Rabu (16/5/2024).

Baca juga: Apakah Program Kartu Prakerja Bakal Dilanjut di Masa Pemerintahan Prabowo-Gibran?

Cahyo belum dapat memastikan apakah anggaran Kartu Prakerja akan ditambah oleh pemerintah karena masih belum ada arahan dari Komite Cipta Kerja terkait hal tersebut.

Yang jelas, pihaknya selaku Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja siap melaksanakan jika pemerintah ingin menambah anggaran.

"Kita menunggu arahan lagi, kalau dikasih anggaran lagi kenapa enggak? Kita kan program skala besar, siap dong," ucapnya.

Direktur Kemitraan dan Program MPPKP PMO Kartu Prakerja Dwina M. Putri menambahkan, target 1,14 juta peserta kemungkinan akan tercapai dalam waktu dekat.

"Sampai dengan sekarang, kurang lebih sekitar sudah hampir 1 juta peserta, tinggal mungkin 1-2 gelombang kita akan hit 1,14 juta peserta," ucap Dwina saat media briefing di kesempatan yang sama.

Sementara itu, Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja Denni P. Purbasari menyebut, pihaknya telah diminta mengusulkan kebutuhan anggaran program Kartu Prakerja untuk tahun depan.

Selain itu, pihaknya juga sudah berkonsultasi dengan Ketua Komite Cipta Kerja mengenai jumlah peserta Kartu Prakerja yang akan dilayani tahun depan.

"Kami sudah diminta oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu (DJA) untuk mengusulkan indikasi kebutuhan anggaran Prakerja tahun 2025. Itu kemudian sudah kami submit kepada Kementerian Keuangan," ucap Denni.

Namun dia tidak dapat membeberkan lebih lanjut mengenai besaran anggaran yang diusulkan lantaran masih belum diputuskan oleh Komite Cipta Kerja.

Baca juga: ASN Bisa Ikut Pelatihan Prakerja, Bagaimana Caranya?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Alasan Masyarakat Masih Enggan Berinvestasi Kripto, karena Berisiko Tinggi hingga Banyak Isu Negatif

Alasan Masyarakat Masih Enggan Berinvestasi Kripto, karena Berisiko Tinggi hingga Banyak Isu Negatif

Whats New
Proses 'Refund' Tiket Kereta Antarkota Jadi Lebih Cepat Mulai 1 Juni

Proses "Refund" Tiket Kereta Antarkota Jadi Lebih Cepat Mulai 1 Juni

Whats New
Transaksi Pasar Saham AS ‘Lesu’, Saham-saham di Wall Street Tertekan

Transaksi Pasar Saham AS ‘Lesu’, Saham-saham di Wall Street Tertekan

Whats New
Hormati Proses Hukum oleh KPK, PGN Sebut Penanganan Kasus Korupsi Tak Ganggu Layanan Operasional

Hormati Proses Hukum oleh KPK, PGN Sebut Penanganan Kasus Korupsi Tak Ganggu Layanan Operasional

Whats New
'Sidak' Kementerian ESDM Temukan Elpiji Oplosan di Hotel dan Kafe di Jakarta, Bogor, Bali

"Sidak" Kementerian ESDM Temukan Elpiji Oplosan di Hotel dan Kafe di Jakarta, Bogor, Bali

Whats New
KPPU Awasi Layanan Operasi Starlink di RI

KPPU Awasi Layanan Operasi Starlink di RI

Whats New
Simak, Ini Daftar Stasiun untuk Pembatalan Tiket Kereta di Seluruh Indonesia

Simak, Ini Daftar Stasiun untuk Pembatalan Tiket Kereta di Seluruh Indonesia

Whats New
Keluh Kesah Karyawan soal Potongan Gaji Iuran Tapera: Memberatkan!

Keluh Kesah Karyawan soal Potongan Gaji Iuran Tapera: Memberatkan!

Whats New
Buntut Kasih Harga Promo, Starlink Bantah Lakukan Predatory Pricing

Buntut Kasih Harga Promo, Starlink Bantah Lakukan Predatory Pricing

Whats New
[POPULER MONEY] Keluh Kesah PNS yang Jadi Peserta Tapera | Buntut 60 Kloter Penerbangan 'Delay', Menhub Minta Garuda Berbenah

[POPULER MONEY] Keluh Kesah PNS yang Jadi Peserta Tapera | Buntut 60 Kloter Penerbangan "Delay", Menhub Minta Garuda Berbenah

Whats New
Gaji Komite Tapera Capai Rp 43 Juta Sebulan

Gaji Komite Tapera Capai Rp 43 Juta Sebulan

Whats New
PGN Buka Suara Usai Eks Petingginya Jadi Tersangka KPK

PGN Buka Suara Usai Eks Petingginya Jadi Tersangka KPK

Whats New
Warganet Keluhkan Layanan Digital Livin' by Mandiri yang Eror

Warganet Keluhkan Layanan Digital Livin' by Mandiri yang Eror

Whats New
MPMX Bakal Bagikan Dividen Rp 115 Per Saham

MPMX Bakal Bagikan Dividen Rp 115 Per Saham

Whats New
Ada 250 Standar yang Harus Dipenuhi Indonesia untuk Jadi Anggota OECD

Ada 250 Standar yang Harus Dipenuhi Indonesia untuk Jadi Anggota OECD

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com