Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Kantongi Rp 24,12 Triliun dari Pajak Digital, Fintech, hingga Kripto

Kompas.com - 18/05/2024, 09:55 WIB
Rully R. Ramli,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pungutan pajak dari kegiatan usaha ekonomi digital sebesar Rp 24,12 triliun sampai dengan April 2024.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengatakan, nilai pungutan tersebut berasal dari pungutan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 19,5 triliun, pajak kripto Rp 690,84 miliar, pajak fintech lending Rp 2,03 triliun.

"Serta pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) sebesar Rp 1,91 triliun," kata dia, dalam keterangannya, Jumat (17/5/2024).

Baca juga: Tahun Lalu Pajak, Tahun Ini Giliran Bea Cukai yang Dikuliti Warganet

Pemerintah nampaknya harus mengkaji ulang rencana untuk menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025.Dok. Freepik Pemerintah nampaknya harus mengkaji ulang rencana untuk menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025.

Dwi merinci, dari kegiatan PMSE pemerintah telah menunjuk 172 pelaku usaha untuk menjadi pemungut PPN, di mana angka itu termasuk 6 penunjukan baru pemungut PPN PMSE, 1 pembetulan atau perubahan data pemungut PPN PMSE, serta 1 pencabutan data pemungut PPN PMSE.

Adapun 6 perusahaan baru yang ditunjuk jadi pemungut PPN PMSE ialahTradeshift Holdings, Inc., Ahrefs Pte. Ltd., Amazon EU S.à r.l., Evernote Corporation, Lemon Squeezy LLC, dan Posit Software, PBC.

Kemudian, pembetulan dilakukan terhadap Alexa Internet, serta pencabutan yaitu Aleepic Games International S.a r.l., Bertrange, Root Branch.

Dari kegiatan PMSE, pemerintah telah menghimpun PPN sebesar Rp 731,4 miliar pada 2020, kemudian Rp 3,90 triliun pada 2021, lalu Rp 5,51 triliun pada 2022, selanjutnya Rp 6,76 triliun pada 2023, dan pada tahun ini sebesar Rp 2,6 triliun.

Baca juga: Pajak Dividen: Tarif, Perhitungan, dan Contohnya

Kemudian, dari pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp 689,94 miliar sampai April lalu, terdiri dari penerimaan tahun 2022 sebesar Rp 246,45 miliar, penerimaan sebesar Rp 220,83 miliar pada tahun 2023, dan Rp 222,56 miliar penerimaan pada 2024.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com