Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebijakan TKDN Dinilai Hambat Investasi PLTS di Indonesia

Kompas.com - 19/05/2024, 23:06 WIB
Nur Jamal Shaid

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sektor Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia dinilai dapat menjadi hambatan bagi investasi PLTS di dalam negeri.

Hal itu disampaikan Ketua Indonesian Center for Renewable Energy Studies (ICRES) Surya Darma belum lama ini. 

"Investasi dalam pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia selama ini terkesan stagnan dan tidak meningkat secara signifikan sebagaimana diharapkan," ujarnya kepada Kontan, Kamis (16/5).

Baca juga: OJK Beri Izin BPR Masuk Pasar Modal, Simak Syaratnya

Padahal, kata Surya, PLTS diharapkan berkontribusi sekitar 7 GW pada tahun 2025 sebagaimana target dalam bauran energi sesuai Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Faktanya, PLTS terpasang baru hanya sekitar 200an MW, masih sangat jauh dari harapan. Permasalahan yang muncul karena Indonesia belum memiliki industri yang mendukung pemenuhan TKDN dalam PLTS.

Ia menjelaskan, saat ini di Indonesia hanya ada satu pabrikan yang mampu memproduksi modul surya berkapasitas 560 watt-peak, sedangkan mayoritas pabrikan lainnya hanya mampu memproduksi modul surya berkapasitas 450 watt-peak.

Baca juga: LPS Buka Kantor Perwakilan di Makassar, Ini Pertimbangannya

Sebanyak 21 pabrikan lainnya merupakan perusahaan perakitan yang mengimpor sel surya dari luar negeri.

Akibatnya, harga modul surya buatan dalam negeri lebih mahal sekitar 30 persen sampai 45 persen dibandingkan dengan produk impor.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5/M-IND/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M -IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa nilai TKDN untuk modul surya minimal 60 persen yang berlaku sejak 1 Januari 2019.

Baca juga: Pemerintah Relaksasi Aturan Impor, Ini Respons Pengusaha

Peraturan tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, di mana nilai TKDN barang minimal untuk modul surya minimal 60 persen mulai 1 Januari 2025.

"Hal ini pada umumnya mendapat keluhan dari industri PLTS dalam negeri," tutur Surya.

Suya bilang sebetulnya Kementerian ESDM pernah mengusulkan penurunan ketentuan TKDN modul surya untuk PLTS menjadi 40 persen untuk memberikan keleluasaan bagi investor dalam membangun fasilitas tersebut di dalam negeri.

Baca juga: Di Mana Alamat Kantor Pusat PT Pegadaian Persero?

Selain itu, masa relaksasi ketentuan TKDN untuk proyek PLTS diharapkan berlaku 3-4 tahun, sebelum batasan komponen bahan baku lokal dinaikkan secara bertahap, atau mempertahankan TKDN 40 persen untuk modul surya hingga 4 tahun ke depan.

Banyak pihak yang menyarankan agar pemerintah melakukan moratorium pemberlakuan kebijakan TKDN untuk proyek-proyek PLTS, paling tidak hingga akhir tahun 2025. Ketentuan TKDN tersebut dinilai menghambat investasi dan kepastian pembiayaan dari lembaga keuangan internasional.

"Dengan adanya moratorium diharapkan akan memberikan akses lebih luas untuk pendanaan dari lembaga internasional dan menciptakan pasar menarik bagi investasi di sisi hulu," ungkap Surya.

Menurut Surya, hal tersebut karena lembaga keuangan internasional sulit untuk mengucurkan pendanaan pada proyek dengan kebijakan eksklusif pada produsen domestik, seperti TKDN.

Karena itu, jika benar ada upaya mencabut pemberlakuan ketentuan TKDN tersebut akan merupakan kabar gembira bagi kalangan industri dan investor PLTS. Paling tidak, satu di antara penghambat peningkatan Pembangunan industri PLTS telah bisa diselesaikan. (Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo) 

Baca juga: Cara Kredit Motor di Pegadaian, Syarat, dan Bunganya

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Kebijakan TKDN Dinilai Hambat Investasi PLTS di Tanah Air

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com