Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Andrean Rifaldo
Praktisi Perpajakan

Praktisi perpajakan. Tulisan yang disampaikan merupakan pendapat pribadi dan bukan merupakan cerminan instansi.

Banjir Diskon Pajak di IKN

Kompas.com - 20/05/2024, 08:17 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MEMINDAHKAN ibu kota negara sebenarnya bukan gagasan baru. Pada 1957, proklamator sekaligus presiden pertama, Ir. Soekarno, pernah menggagas ide memindahkan ibu kota ketika meresmikan pembangunan Palangka Raya.

Namun, selama enam dekade ke depan, wacana tersebut mandeg sebelum akhirnya digarap serius oleh Joko Widodo mulai era presidensi keduanya di 2019.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akhirnya masuk ke daftar proyek strategis dalam rencana pembangunan hingga 2045.

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan jelas bukan keputusan ringan. Lebih dari Rp 71 triliun anggaran negara digelontorkan untuk membangun IKN yang rencananya akan segera diresmikan pada 17 Agustus 2024.

Kendati demikian, infrastruktur saja tidak cukup untuk mewujudkan Kota Nusantara. Pemerintah harus menggandeng masyarakat dan investor untuk berpartisipasi menggeliatkan ekonomi IKN ke depan.

Beragam fasilitas diberikan untuk mendorong migrasi penduduk dan investasi modal ke IKN. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 12/2023, insentif pajak menjadi bagian dari fasilitas yang diberikan.

Beragam jenis insentif pajak tersedia bagi pihak-pihak yang mau berpartisipasi di IKN. Setidaknya ada delapan pihak yang disasar fasilitas pajak di IKN.

Pertama, badan usaha dalam negeri yang menanam modal minimal Rp 10 miliar pada sejumlah sektor prioritas di IKN, diberikan insentif diskon pajak penghasilan (tax holiday) sebesar 100 persen.

Pembebasan penuh pajak penghasilan diberikan hingga paling lama 30 tahun, tergantung sektor dan waktu mulai penanaman modal.

Skema diskon pajak bagi badan usaha yang menanamkan modal sebenarnya bukan kebijakan baru. Sejak 1994, telah ada insentif pajak penghasilan bagi badan usaha yang menanamkan modal di daerah dan sektor tertentu.

Hanya saja, untuk badan usaha di luar IKN, nilai modal yang ditanamkan setidaknya harus mencapai Rp 100 miliar untuk mendapatkan diskon 50 persen, dan Rp 500 miliar untuk diskon 100 persen. Masa manfaatnya juga sedikit lebih rendah, maksimal 20 tahun.

Kedua, pelaku UMKM di IKN juga diberikan fasilitas bebas pajak atas omzet sebesar Rp 50 miliar setahun. Berlaku bagi orang pribadi dan badan usaha, fasilitas ini diberikan hingga 2035.

Skema ini juga bukan hal baru. Hanya saja, bagi UMKM di luar IKN, pembebasan pajak hanya berlaku bagi pelaku UMKM yang merupakan orang pribadi atas omzet tahunan sebesar Rp 500 juta saja.

Ketiga, pajak penghasilan pegawai yang berdomisili dan bekerja di IKN juga akan ditanggung pemerintah hingga Desember 2035. Dengan demikian, penduduk IKN, baik yang bekerja sebagai pegawai di sektor swasta maupun pemerintahan, akan bebas dari pajak penghasilan.

Kebijakan ini terbilang menarik karena selama ini pemerintah hanya menanggung pajak penghasilan atas PNS, TNI, dan Polri saja. Dengan insentif ini, pemerintah akan ikut menanggung pajak karyawan swasta yang ada di IKN.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perputaran Uang Ajang MotoGP dan ARRC 2024 Ditargetkan Capai Rp 4 Triliun

Perputaran Uang Ajang MotoGP dan ARRC 2024 Ditargetkan Capai Rp 4 Triliun

Whats New
China Gelontorkan Rp 3.787 Triliun untuk Kembangkan Industri Kendaraan Listrik

China Gelontorkan Rp 3.787 Triliun untuk Kembangkan Industri Kendaraan Listrik

Whats New
Investor Beralih ke Dollar AS, Harga Bitcoin Terperosok

Investor Beralih ke Dollar AS, Harga Bitcoin Terperosok

Whats New
Kejar Target Tutup Atap Akhir 2024, Adhi Karya Kebut Pembangunan Struktur LRT City Cibubur

Kejar Target Tutup Atap Akhir 2024, Adhi Karya Kebut Pembangunan Struktur LRT City Cibubur

Whats New
Cara Memblokir ATM yang Hilang Online dari HP Tanpa Harus ke Bank

Cara Memblokir ATM yang Hilang Online dari HP Tanpa Harus ke Bank

Spend Smart
Harga Emas Terbaru 22 Juni 2024 di Pegadaian

Harga Emas Terbaru 22 Juni 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Harga Emas Antam: Detail Harga Terbaru pada Sabtu 22 Juni 2024

Harga Emas Antam: Detail Harga Terbaru pada Sabtu 22 Juni 2024

Spend Smart
KB Bank Luncurkan Kartu Debit KBstar untuk Kemudahan dan Fleksibilitas Nasabah

KB Bank Luncurkan Kartu Debit KBstar untuk Kemudahan dan Fleksibilitas Nasabah

BrandzView
Penjualan Kendaraan Lesu, Adira Finance Genjot Pembiayaan Multiguna

Penjualan Kendaraan Lesu, Adira Finance Genjot Pembiayaan Multiguna

Whats New
Harga Bahan Pokok Sabtu 22 Juni 2024: Semua Bahan Pokok Naik, Kecuali Jagung Tk Peternak

Harga Bahan Pokok Sabtu 22 Juni 2024: Semua Bahan Pokok Naik, Kecuali Jagung Tk Peternak

Whats New
Empat Tantangan Energi di Indonesia, dari Aksesibilitas hingga Keberlanjutan

Empat Tantangan Energi di Indonesia, dari Aksesibilitas hingga Keberlanjutan

Whats New
BEI Ubah 4 Poin dalam Aturan Papan Pemantauan Khusus

BEI Ubah 4 Poin dalam Aturan Papan Pemantauan Khusus

Whats New
3 Cara Blokir ATM BRI dari HP Tanpa ke Kantor Cabang

3 Cara Blokir ATM BRI dari HP Tanpa ke Kantor Cabang

Spend Smart
KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Kualifikasinya

KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Kualifikasinya

Whats New
Tak Hanya Roatex, MLFF Bakal Dikelola oleh Jasa Marga hingga Hutama Karya

Tak Hanya Roatex, MLFF Bakal Dikelola oleh Jasa Marga hingga Hutama Karya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com