Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Defisit APBN Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Dipatok 2,45 Persen-2,82 Persen

Kompas.com - 20/05/2024, 15:40 WIB
Rully R. Ramli,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 ditargetkan berada pada kisaran 2,45 persen-2,2,82persen. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika menyampaikan kerangka Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Angka defisit itu ditetapkan dengan memperhitungkan proyeksi alokasi belanja yang lebih besar dari pendapatan negara. Pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, pemerintah berencana mendorong belanja negara untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan.

"Dengan demikian defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45 - 2,82 persen produk domestik bruto (PDB)," kata Sri Mulyani, dalam Rapat Paripurna DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Baca juga: Fitch Ratings Proyeksi Defisit Anggaran Pemerintahan Prabowo-Gibran Melebar Dekati 3 Persen

Bendahara negara ini menjelaskan, angka defisit tersebut didapat dengan mempertimbangkan belanja negara yang diperkirakan di kisaran 12,14-12,36 persen dari PDB. Di sisi lain, belanja negara negara dipatok 14,59-15,18 persen.

Untuk pendapatan negara Sri Mulyani menyebutkan, pemerintah akan melakukan optimalisasi dengan tetap menjaga iklim investasi dan bisnis. Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP), perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

"Perluasan basis pajak dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan diperlukan untuk memitigasi risiko dari sektor ekonomi yang rentan terhadap dinamika perekonomian global dan volatilitas harga komoditas," tutur Sri Mulyani.

Selain itu, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan melalui penerapan pengawasan potensi perpajakan berbasis kewilayahan seiring dengan implementasi reformasi administrasi. Sri Mulyani menyebutkan, hal ini termasuk di dalamnya integrasi teknologi dan peningkatan kerja sama antar instansi/lembaga.

"Di sisi lain, pemerintah memberikan insentif fiskal secara terarah dan terukur pada berbagai sektor strategis dalam rangka mendukung akselerasi transformasi ekonomi," katanya.

Sementara untuk belanja negara, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo nantinya berencana melakukan belanja lebih efisien dan efektif untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan. Belanja yang lebih baik akan dilakukan melalui efisiensi belanja nonprioritas, penguatan belanja produktif, efektivitas subsidi dan bansos.

"Pada sisi lain, pemerintah berkomitmen untuk penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah yang diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja didaerah agar lebih produktif, peningkatan kualitas layanan publik dan kemandirian daerah," ujar Sri Mulyani.

Untuk memenuhi kebutuhan belanja negara yang lebih besar, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan melakukan pembiayaan secara "terjaga". Pemerintah menargetkan rasio utang pemerintah dapat terjaga di kisaran 37,98 - 38,71 persen dari PDB.

Baca juga: Soal Anggaran Makan Siang Gratis, Prabowo: Waktunya Kita Lebih Berani

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com