Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenperin Pertanyakan Isi 26.000 Kontainer yang Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

Kompas.com - 20/05/2024, 20:00 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempertanyakan isi 26.000 kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak dalam tiga bulan terakhir.

Sebab, kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, pihaknya tidak menerima keluhan dari pengusaha industri dalam negeri terkait gangguan supply chain atau bahan baku industri.

"Apakah kontainer di pelabuhan-pelabuhan utama itu merupakan kontianer berisi bahan baku penolong atau kah produk jadi yang akan membanjiri pasar domestik Indonesia," kata Febri dalam Konferensi Pers di kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Febri mengatakan, pihak Bea Cukai akan lebih mengetahui isi dari kontainer barang tersebut.

Baca juga: Disebut Jadi Penyebab Kontainer Tertahan di Pelabuhan, Ini Penjelasan Kemenperin

Ia kembali membantah penumpukan kontainer tersebut telah berdampak terhadap kelangsungan rantai pasok dalam negeri.

"Tapi dengan mengatakan bahwa penumpukan itu berdampak pada supply chain lokal industri dalam negeri, kami menolaknya," ujarnya.

"Artinya kan bahan baku yang mereka (pengusaha) impor selama ini enggak numpuk di pelabuhan," sambungnya.

Baca juga: Pabrik Sepatu Bata Tutup, Kemenperin: Kami Bingung...

Kemenperin bantah Kemendag soal pertek jadi penyebab penumpukan kontainer

Febri juga membantah pernyataan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang menyebutkan bahwa penyebab penumpukan kontainer tersebut adalah kendala pertimbangan teknis (Pertek) sebagai syarat untuk mendapatkan perizinan impor.

Ia menegaskan, Kemenperin tidak terkait langsung dengan penumpukan kontainer di beberapa pelabuhan tersebut.

Selain itu, ia mengatakan, penerbitan Pertek ditetapkan paling lama dalam waktu 5 hari kerja setelah permohonan dan dokumen persyaratannya diterima dengan lengkap dan benar.

"Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagai pembina industri dalam negeri, kami memiliki kewajiban untuk memastikan kebutuhan bahan baku industri terpenuhi," ucap dia.

Baca juga: Imbas Aturan Pembatasan Impor, 26.000 Kontainer Barang Tertahan di Pelabuhan

Halaman:


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com