Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPR Bangkrut karena Kecurangan Pengurus, Ini Upaya OJK

Kompas.com - 21/05/2024, 11:09 WIB
Agustinus Rangga Respati,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) memperlukan perbaikan tata kelola untuk dapat mencegah kecurangan (fraud), menjaga kepercayan masyarakat, dan meningkatkan daya saing.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, secara umum BPR belum memiliki tata kelola yang baik dan memadai, bahkan dalam beberapa kejadian hal ini justru mengarah ke kecurangan yang dilakukan pengurus.

"Itu yang akan kami atur secara lebih tegas sanksi dan lain sebagainya. Kemudian juga masalah kebenaran pelaporan itu juga akan kami pastikan," kata dia usai Launching Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS, Senin (20/5/2024).

Baca juga: OJK Beri Izin BPR Masuk Pasar Modal, Simak Syaratnya

Ia menambahkan, ada berbagai macam modus kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh pengurus BPR itu sendiri. Misalnya, ada kejadian pengurus BPR yang mengambil uang nasabah. Dalam hal ini, konsumen merasa uangnya telah diadministrasikan, padahal tidak dan malah diambil pengurus.

"Dalam pengertian fraud yang lebih sederhana sebetulnya," imbuh dia.

Namun demikian, Dian bilang, kecurangan-kecurangan yang ditemukan di BPR tersebut justru menjadi sesuatu yang fatal.

Di sisi lain, BPR nantinya akan mendapatkan pengembangan izin layanan yang nantinya akan membuat entitas tersebut menyerupai bank umum.

Hal tersebut perlu diikuti dengan penguatan manajemen tata kelola. Dengan kata lain, industri BPR perlu memiliki aturan yang kurang lebih mirip dengan bank umum.

Lebih lanjut, BPR diharapkan dapat menjadi bank komunitas agar dapat menaikkan daya saingnya dengan bank umum yang masuk ke wilayah desa-desa.

Dian bilang, saat ini OJK sedang melakukan tes terkait kebutuhan keuangan masyarakat sampai ke tingkat kecamatan. Riset ini akan membantu BPR untuk mengetahui kebutuhan keuangan masyarakat yang dapat dilayani.

Dengan terjalinnya hubungan psikologis antara bank dan masyarakat diharapkan nasabah juga memiliki rasa memiliki, selalu berusaha membayar kredit, dan dengan senang hati menabung di BPR.

"Ini upaya akan terus kami lakukan untuk memastikan BPR menjadi community bank, dia betul-betul melayani masyarakat sekitar, sehingga tahu persis masyarakatnya, dia bisa memberikan bimbingan seperti halnya bank besar, supaya mereka seolah-olah juga milik masyarakat," tandas dia.

Terkait dengan itu, OJK telah meluncurkan peta jalan (roadmap) pengembangan dan penguatan industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) 2024-2027.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menerangkan, bangkrutnya BPR dipengaruhi oleh lemahnya tata kelola dan adanya kecurangan (fraud) oleh manajemen yang sering terjadi.

"Biasanya kalau BPR jatuh bukan karena ekonomi jatuh, tapi sebagian besar karena mismanagement," kata dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com