Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Badrul Arifin
Tenaga Ahli DPR RI

Badrul merupakan Tenaga Ahli Komisi XI DPR RI dan juga Direktur Goverment Relations and Public Policy di Winova Consulting

Makan Gratis, "Well Being", dan Pengawasan APBN 2025

Kompas.com - 22/05/2024, 05:56 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SENIN pagi itu, ada yang tak biasa di kantor. Banyak mobil dinas beserta patwal berlalu lalang. Lapangan dipenuhi pegawai yang berjejer, mereka berdiri dengan khidmat sambil mendengarkan arahan dari pimpinan upacara.

Sambil berjalan dari parkiran menuju ruangan, saya mencoba mengingat-ingat, apa yang mereka rayakan dalam upacara?

Saya pun membuka kalender di gawai, rupanya hari itu tanggal 20 Mei, bertepatan dengan perayaan hari Kebangkitan Nasional. Pantaslah kalau ada upacara di lapangan.

Pada 20 Mei 2024 di kantor, tidak hanya dirayakan dengan upacara karena bertepatan dengan 114 tahun hari Kebangkitan Nasional, tetapi terdapat peristiwa yang tak kalah penting, yaitu: Pidato Menteri Keuangan mengenai Pengantar dan Keterangan Pemerintah Atas Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025.

Pidato yang dibacakan di depan sidang paripurna DPR RI ini kurang lebih berisi tentang pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2025 beserta target-target ekonomi makro dan sasaran pembangunan yang akan dicapai pada 2025.

KEM PPKF Tahun 2025 ini layak diamati lebih dalam, mengingat dokumen tersebut disusun pada masa transisi dari pemerintahan saat ini untuk pemerintahan selanjutnya.

Terdapat janji dan aspirasi politik dari pasangan terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang harus diakomodasi dalam KEM PPKF.

Program populis pasangan Prabowo-Gibran seperti makan siang gratis yang sering mendapat sorotan di media, secara nomenklatur memang tidak disebutkan gamblang oleh Menkeu.

Namun secara implisit bisa jadi disisipkan dalam anggaran Pendidikan dan Kesehatan yang mengalami kenaikan secara signifikan dibanding tahun ini.

Anggaran pendidikan untuk 2025 dialokasikan sebesar Rp 708,2 triliun hingga Rp 741,7 triliun, lebih tinggi dari anggaran tahun ini sebesar Rp 665,02 triliun.

Dana tersebut rencananya digunakan untuk peningkatan gizi anak sekolah, penguatan mutu sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan perguruan tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional.

Sementara untuk anggaran kesehatan 2025 diperkirakan berkisar Rp 191,5 triliun hingga Rp 217,8 triliun.

Adapun pada APBN 2024, nilai pagu bidang kesehatan ditetapkan sebesar Rp 185,2 triliun dan akan difokuskan untuk akselerasi penurunan stunting dan kasus penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, serta penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.

Kebijakan makan siang gratis bisa jadi akan ditautkan dalam program peningkatan gizi anak sekolah di bidang Pendidikan. Sedangkan di bidang Kesehatan, kebijakan tersebut akan ditautkan pada program penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.

Kenaikan anggaran tersebut berdampak pada semakin melebarnya defisit APBN 2025 yang ditargetkan berada pada kisaran 2,45 persen - 2,82 persen terhadap PDB, lebih tinggi daripada defisit APBN 2024 yang ditargetkan 2,29 persen PDB.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com