Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aturan Impor Direvisi, Dunia Usaha: Terima Kasih Pemerintah...

Kompas.com - 22/05/2024, 16:13 WIB
Elsa Catriana,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaku usaha menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 tahun 2024 yang merupakan revisi dari Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Persyaratan Impor.

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia Audist Subekti mengungkapkan, penyempurnaan kebijakan ini sejalan dengan aspirasi pelaku industri terkait kemudahan impor untuk keberlangsungan industri dan kegiatan perdagangan ritel.

“Kami menyambut baik dan sangat mengapresiasi upaya cepat dari pemerintah dalam penyempurnaan tata kelola impor. Terima kasih juga ke pemerintah yang revisi Permendag ini,” ujarnya dalam sosialisasi Permendag secara virtual, Rabu (22/5/2024).

Baca juga: Pemerintah Relaksasi Aturan Impor, Ini Respons Pengusaha

Sementara Ketua Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (Perkosmi) Sancoyo Antarikso menyatakan, revisi permendag tersebut menjawab keresahan pelaku usaha.

Pada permendag sebelumnya sebut dia, komoditas kosmetik dan perbekalan rumah tangga semula izin lartasnya harus memuat lampiran Perizinan Impor (PI) dan Laporan Surveyor (LS). Namun dalam permendag yang baru ini, cukup dengan menggunakan LS saja.

“Kami merasa gembira karena beberapa masukan kami telah diakomodasi dalam revisi Permendag 36. Mudah-mudahkan ini membuat bisnis kosmetik di Indonesia semakin maju dan tumbuh,” katanya.

Adapun Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (Perprindo) Darmadi Durianto mengatakan, terbitnya Permendag Nomor 8 bisa menormalkan pasar.

Pasalnya saat pembatasan impor diberlakukan, harga elekronik seperti AC meningkat karena industri nasional belum siap. "Sebelumnya impor AC terhambat kebijakan Permenperin No 6 Tahun 2024 yang membatasi impor produk tersebut," katanya.

Implementasi kebijakan Permenperin 6/2024 yang sebelumnya telah diimplementasikan, tidak berjalan baik, sehingga suplai AC terganggu di tengah cuaca panas yang melanda Indonesia.

Baca juga: Daftar 18 Komoditas Barang Komplementer Impor yang Tak Perlu “Pertek”

Karena itu ia menilai, kebijakan pembatasan tersebut kurang tepat karena industri pabrik AC di Indonesia belum siap.

"Kebijakan pembatasan produk Air Conditioner yang diterapkan saat ini belumlah tepat karena ekosistem industri pabrik AC di Indonesia belum siap, dibuktikan dengan belum adanya pabrik kompresor AC di Indonesia yang merupakan komponen utama dalam produk AC," jelas Darmadi.

"Pembatasan impor produk AC menjadi tidak efisien untuk mengurangi nilai impor karena otomatis untuk memproduksi AC di dalam negeri tetap harus dilakukan impor kompresor," sambungnya.

Darmadi menilai, pembatasan impor yang dilakukan sebelumnya justru merugikan masyarakat karena suplai produk AC menjadi langka dan harga menjadi mahal.

Dengan terbitnya Permendag 8 Tahun 2024, Darmadi optimistis pasar akan kembali normal dan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan pemerintah dapat tercapai.

Baca juga: Relaksasi Aturan Impor, Sri Mulyani: 13 Kontainer Barang Bisa Keluar Pelabuhan Tanjung Priok Hari Ini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub dan US Coast Guard Jajaki Peluang Kerja Sama Pengembangan SDM KPLP

Kemenhub dan US Coast Guard Jajaki Peluang Kerja Sama Pengembangan SDM KPLP

Whats New
Indonesia Disebut Berpotensi Jadi Pemimpin Produsen Hidrogen Regional, Ini Alasannya

Indonesia Disebut Berpotensi Jadi Pemimpin Produsen Hidrogen Regional, Ini Alasannya

Whats New
Kuota BBM Subsidi 2025 Diusulkan Naik Jadi 19,99 Juta KL

Kuota BBM Subsidi 2025 Diusulkan Naik Jadi 19,99 Juta KL

Whats New
Bos Superbank Akui Selektif  Jalin Kerja Sama Pembiayaan Lewat 'Fintech Lending'

Bos Superbank Akui Selektif Jalin Kerja Sama Pembiayaan Lewat "Fintech Lending"

Whats New
Sambangi Korsel, Pertamina Gas Jajaki Peluang Bisnis Jangka Panjang LNG Hub

Sambangi Korsel, Pertamina Gas Jajaki Peluang Bisnis Jangka Panjang LNG Hub

Whats New
Kata Sandiaga soal Banyaknya Keluhan Tiket Pesawat yang Mahal

Kata Sandiaga soal Banyaknya Keluhan Tiket Pesawat yang Mahal

Whats New
Elpiji 3 Kg Direncanakan Tak Lagi Bebas Dibeli di 2027

Elpiji 3 Kg Direncanakan Tak Lagi Bebas Dibeli di 2027

Whats New
Blibli Catat Penjualan 1.000 Motor Yamaha NMAX Turbo dalam 40 Menit

Blibli Catat Penjualan 1.000 Motor Yamaha NMAX Turbo dalam 40 Menit

Whats New
Bos Pupuk Indonesia: Produksi Padi akan Turun 5,1 Juta Ton jika Program HGBT Tak Dilanjutkan

Bos Pupuk Indonesia: Produksi Padi akan Turun 5,1 Juta Ton jika Program HGBT Tak Dilanjutkan

Whats New
Masyarakat Kini Bisa Buka Rekening Superbank via Aplikasi Grab

Masyarakat Kini Bisa Buka Rekening Superbank via Aplikasi Grab

Whats New
Kemenkop-UKM Ingatkan Pentingnya Pengawasan Penggunaan QRIS

Kemenkop-UKM Ingatkan Pentingnya Pengawasan Penggunaan QRIS

Whats New
OJK Sebut Porsi Pembiayaan Bank Lewat 'Fintech Lending' Masih Rendah

OJK Sebut Porsi Pembiayaan Bank Lewat "Fintech Lending" Masih Rendah

Whats New
Lowongan Kerja Yamaha Indonesia untuk Lulusan SMA-S1, Simak Persyaratannya

Lowongan Kerja Yamaha Indonesia untuk Lulusan SMA-S1, Simak Persyaratannya

Work Smart
Menteri ESDM Sebut Izin Kelola Tambang NU Bisa Terbit Tahun Ini

Menteri ESDM Sebut Izin Kelola Tambang NU Bisa Terbit Tahun Ini

Whats New
Impor Indonesia Mei 2024 Turun, Ini Penyebabnya

Impor Indonesia Mei 2024 Turun, Ini Penyebabnya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com