Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Muhammad Nur
PNS Kementerian Keuangan

PNS Kementerian Keuangan

"Multiplier Effect" Gaji ke-13 PNS, TNI-Polri, dan Pensiunan

Kompas.com - 22/05/2024, 16:27 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DALAM kurun waktu tidak lama lagi, gaji ke-13 untuk para ASN, anggota TNI/POLRI, dan pensiunan akan segera dicairkan.

Seharusnya, momen ini tidak hanya disambut gembira oleh para penerima gaji ke-13 saja. Dari perspektif perekonomian secara nasional tentu dampak positif dari pemberian gaji ke-13 dapat dirasakan oleh banyak pihak lain.

Secara sederhana, pemberian gaji ke-13 merupakan salah satu bentuk stimulus fiskal dari pemerintah untuk mendorong multiplier effect perekonomian di masyarakat.

Melalui PP Nomor 14 Tahun 2024 yang mengatur tentang kebijakan pemberian THR dan Gaji ke-13 tahun 2024 ini, gaji ke-13 sudah bisa dicairkan mulai awal Juni 2024 (money.kompas.com, 20/5/2024).

Dengan pemberian gaji ke-13 ini, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat dari sisi konsumsi rumah tangga (djpb.kemenkeu.go.id, 15/3/2024).

Dalam periode bulan Juni-Juli, ketika masa pendaftaran sekolah anak dan Hari Raya Idul Adha, di mana para penerima gaji ke-13 memperoleh fresh money untuk digunakan pada keperluan pribadi tersebut.

Di sini kita dapat melihat multiplier effect perekonomian itu bergulir. Kita ambil contoh sederhana.

Seorang ASN menerima gaji ke-13 yang pada tahun ini terdiri dari gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lain yang melekat pada gaji, ditambah dengan tunjangan kinerja yang akan diterima secara penuh dapat dibelanjakan untuk berbagai hal.

Maka gaji ke-13 yang diterima dapat Ia gunakan untuk mendaftarkan dan/atau mendaftarkan ulang anak-anaknya di sekolah (pada contoh ini sekolah swasta, misalnya).

Sementara itu dari pihak sekolah, uang pendaftaran/daftar ulang dari para wali murid dapat digunakan untuk pembangunan fisik sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, membeli keperluan siswa seperti buku pelajaran, dan banyak lagi keperluan lain termasuk di dalamnya pemberian insentif bagi para tenaga pendidik (terutama non-ASN).

Berikutnya, para non-ASN penerima insentif dari pihak sekolah pada gilirannya juga akan menerima tambahan penghasilan yang dapat Ia gunakan untuk keperluan pribadi mereka, misal belanja keperluan sehari-harinya.

Maka, pada contoh sederhana ini kita dapat melihat bahwa perputaran ekonomi sebagai dampak lanjutan dari pemberian gaji ke-13 oleh pemerintah kepada para ASN, anggota TNI/POLRI, dan pensiunan dapat menjadi bagian penting sektor konsumsi rumah tangga yang akan mendongkrak atau setidaknya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di jalur yang positif dan stabil.

Anggaran untuk pemberian THR dan gaji ke-13 sebagaimana amanat dalam PP 14 Tahun 2024 ini telah dialokasikan dalam APBN sebesar Rp 18 triliun untuk ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri sekira 1,9 juta orang penerima.

Lalu sebesar Rp 21,1 triliun dialokasikan pada APBD untuk ASN Daerah sekira 3,3 juta penerima, termasuk guru ASN Daerah yang menerima tunjangan profesi guru (TPG) sekira 1,1 juta orang dan guru ASN Daerah yang menerima Tamsil sekira 503.000 orang.

Selain itu pemerintah juga menganggarkan sebesar Rp 11,7 triliun pada BA BUN untuk dialokasikan bagi para pensiunan dan penerima pensiun sekira 3,5 juta orang (djpb.kemenkeu.go.id, 15/3/2024).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com