Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bukan Sri Mulyani, Ini Daftar Pejabat Kemenkeu yang Duluan Berangkat ke IKN

Kompas.com - 27/05/2024, 22:00 WIB
Rully R. Ramli,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, salah satu pejabatnya akan pindah terlebih dahulu ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini menyusul pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, yang meminta setiap kementerian untuk mengirimkan perwakilan pejabat ke IKN.

Namun demikian, pejabat Kemenkeu yang akan berangkat terlebih dahulu pada tahap awal ke IKN bukan lah Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi mengatakan, pejabat Kemenkeu yang akan menjadi perwakilan pindah ke IKN terlebih dahulu adalah dirinya.

"Siapa yang berangkat duluan, sekretaris jenderal dan tim sekretariat akan berangkat duluan ke IKN," kata dia, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2025, di Jakarta, Senin (27/5/2024).

Baca juga: Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Lebih lanjut Heru bilang, Kemenkeu telah mengajukan usulan untuk daftar pejabat dan pegawai yang akan pindah ke IKN.

Rencananya, pemindahan perdana akan dilakukan dalam dua tahap.

Tahap pertama dilakukan pada September 2024. Heru menyebutkan, total pegawai yang akan pindah pada tahap ini sebanyak 198 pejabat dan pegawai.

"Komposisinya untuk pejabat setingkat eselon 1 sebanyak 17, eselon 2 sebanyak 29, dan sebanyak 152 itu mulai dari pelaksana sampai eselon 3," tuturnya.

Kemudian, perpindahan tahap kedua akan dilakukan pada November 2024. Pada tahap ini, terdapat 4 eselon 1, 9 eselon 2, dan 81 pelksana dan setingkat eselon 3 yang akan pindah.

"Jadi kalau total tahun ini kita telah mengajukan usulan kepada Kementerian PAN-RB untuk bisa mengirimkan 262 pegawai maupun pejabat," katanya.

Baca juga: Jalan Tol Akses IKN Ditargetkan Beroperasi Fungsional Pada Agustus 2024

Jumlah ASN yang pindah ke IKN

Heru menyebutkan, jumlah itu sebenarnya masih bisa berubah. Perubahan jumlahnya juga tergantung dengan ketersediaan sarana dan prasarana di IKN.

"Dan juga kebutuhkan mendukung tugas menteri dan pimpinan lain," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan telah menyiapkan beberapa skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Pertama skenario 14.000, skenario 11.000, skenario 6.000, dan terakhir skenario 3.216," kata Anas saat ditemui usai menghadiri agenda Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kantor Gubernur Bali, Kota Denpasar, Selasa (21/5/2024).

Lanjutnya, skenario pemindahan ASN ke IKN bukan lagi hanya berdasarkan kementeriannya, tetapi berdasarkan tingkat eselon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cara Cek Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Aktif atau Tidak

Cara Cek Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Aktif atau Tidak

Whats New
Pengamat: Starlink Harusnya Jadi Penyedia Akses bagi Operator Telekomunikasi...

Pengamat: Starlink Harusnya Jadi Penyedia Akses bagi Operator Telekomunikasi...

Whats New
Studi Ungkap 20 Persen Karyawan di Dunia Mengalami Kesepian, Ini Cara Mengatasinya

Studi Ungkap 20 Persen Karyawan di Dunia Mengalami Kesepian, Ini Cara Mengatasinya

Work Smart
PGN Sebut Penjualan Gas Bumi di Jawa Barat Mencapai 45 BBTUD

PGN Sebut Penjualan Gas Bumi di Jawa Barat Mencapai 45 BBTUD

Whats New
Kemenhub dan US Coast Guard Jajaki Peluang Kerja Sama Pengembangan SDM KPLP

Kemenhub dan US Coast Guard Jajaki Peluang Kerja Sama Pengembangan SDM KPLP

Whats New
Indonesia Disebut Berpotensi Jadi Pemimpin Produsen Hidrogen Regional, Ini Alasannya

Indonesia Disebut Berpotensi Jadi Pemimpin Produsen Hidrogen Regional, Ini Alasannya

Whats New
Kuota BBM Subsidi 2025 Diusulkan Naik Jadi 19,99 Juta KL

Kuota BBM Subsidi 2025 Diusulkan Naik Jadi 19,99 Juta KL

Whats New
Bos Superbank Akui Selektif  Jalin Kerja Sama Pembiayaan Lewat 'Fintech Lending'

Bos Superbank Akui Selektif Jalin Kerja Sama Pembiayaan Lewat "Fintech Lending"

Whats New
Sambangi Korsel, Pertamina Gas Jajaki Peluang Bisnis Jangka Panjang LNG Hub

Sambangi Korsel, Pertamina Gas Jajaki Peluang Bisnis Jangka Panjang LNG Hub

Whats New
Kata Sandiaga soal Banyaknya Keluhan Tiket Pesawat yang Mahal

Kata Sandiaga soal Banyaknya Keluhan Tiket Pesawat yang Mahal

Whats New
Elpiji 3 Kg Direncanakan Tak Lagi Bebas Dibeli di 2027

Elpiji 3 Kg Direncanakan Tak Lagi Bebas Dibeli di 2027

Whats New
Blibli Catat Penjualan 1.000 Motor Yamaha NMAX Turbo dalam 40 Menit

Blibli Catat Penjualan 1.000 Motor Yamaha NMAX Turbo dalam 40 Menit

Whats New
Bos Pupuk Indonesia: Produksi Padi akan Turun 5,1 Juta Ton jika Program HGBT Tak Dilanjutkan

Bos Pupuk Indonesia: Produksi Padi akan Turun 5,1 Juta Ton jika Program HGBT Tak Dilanjutkan

Whats New
Masyarakat Kini Bisa Buka Rekening Superbank via Aplikasi Grab

Masyarakat Kini Bisa Buka Rekening Superbank via Aplikasi Grab

Whats New
Kemenkop-UKM Ingatkan Pentingnya Pengawasan Penggunaan QRIS

Kemenkop-UKM Ingatkan Pentingnya Pengawasan Penggunaan QRIS

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com