Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Pusat Sudah Belanjakan Anggaran Rp 591,7 Triliun, Melesat 13,2 Persen

Kompas.com - 28/05/2024, 11:14 WIB
Rully R. Ramli,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi belanja pemerintah pusat tumbuh pesat hingga April 2024. Hal ini dipengaruhi oleh adanya belanja negara yang memang perlu digelontorkan pada awal tahun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 591,7 triliun sampai dengan April lalu. Nilai itu setara dengan 24 persen dari pagu yang telah ditetapkan, yakni Rp 2.467,5 triliun.

"Ini kalau kita lihat growth-nya cukup tinggi, double digit di 13,2 (persen)," kata dia, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2024, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Lebih lanjut bendahara negara membeberkan, realisasi itu terdiri dari belanja kementerian atau lembaga (K/L) sebesar Rp 304,2 triliun, setara 27,9 persen dari pagu yang ditetapkan. Kemudian, terdapat juga belanja non K/L senilai Rp 287,6 triliun.

Baca juga: Jelang Akhir 2023, Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Masih 79,9 Persen dari Target APBN

Untuk belanja K/L, kenaikan signifikan terjadi pada belanja pegawai. Tercatat realisasi belanja pegawai mencapai Rp 96,2 triliun, naik 19,5 persen secara tahunan.

Kenaikan itu disebabkan oleh adanya kebijakan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Selain itu, pemerintah juga membayarkan tunjangan hari raya (THR) dengan besaran tunjangan kinerja (tukin) 100 persen, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.

Bukan hanya belanja pegawai, realisasi belanja barang juga melesat. Sri Mulyani bilang, realisasi belanja barang mencapai Rp 109,7 triliun, tumbuh 30,3 persen secara tahunan.

Tingginya pertumbuhan belanja barang utamanya disebabkan oleh adanya belanja terkait kegiatan pemilihan umum (pemilu). Kemenkeu mencatat, realisasi belanja barang Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencapai Rp 19,8 triliun, yang digunakan untuk pembayaran honorarium dan pengawas badan adhoc hingga pemungutan dan penghitungan suara.

Baca juga: Belanja Pemerintah Pusat Turun 5,9 Persen, Ini Penyebabnya

Kemudian, realisasi belanja modal juga tercatat tumbuh signifikan, yakni sebesar 19,2 persen secara tahunan menjadi Rp 42,8 triliun.

Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya belanja sarana prasarana bidang pertahanan dan keamanan Kementerian Pertahanan dan Polri, sarana prasaran Kejaksaan, dan sarana prasaran kesehatan Kementerian Kesehatan.

Sementara itu, realisasi belanja K/L terkait bantuan sosial (bansos) tercatat turun 2,9 persen menjadi Rp 55,5 triliun. Sri Mulyani menyebutkan, ini utamanya dipengaruhi oleh penyaluran PKH tahap II tahun 2024 yang belum sepenuhnya tersalurkan.

Baca juga: Belanja Pemerintah Bakal Topang Laju Ekonomi di Kuartal IV-2022

Adapun untuk belanja non-K/L, terjadi kenaikan untuk pembayaran manfaat pensiun. Tercatat pembayaran manfaat pensiun meningkat 17 persen menjadi Rp 68 triliun.

"Karena, satu kenaikan dari pensiun sebesar 12 persen yang diputuskan untuk APBN dan untuk THR pensiun juga dibayarkan penuh, ini yang menimbulkan kenaikan dari belanja dari pensiun," tutur Sri Mulyani.

Terakhir, untuk belanja non-K/L terkait subsidi realisasinya sebesar Rp 51,8 triliun. Nilai ini turun 16,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Ini tentu akan kita lihat perkembangan dari kalau subsidi konsumsinya, kemudian kurs, dan harga minya," ucap Sri Mulyani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pantau Dampak Pelemahan Rupiah, Kemenhub: Belum Ada Maskapai yang Mengeluh

Pantau Dampak Pelemahan Rupiah, Kemenhub: Belum Ada Maskapai yang Mengeluh

Whats New
Cara Cek Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Aktif atau Tidak

Cara Cek Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Aktif atau Tidak

Whats New
Pengamat: Starlink Harusnya Jadi Penyedia Akses bagi Operator Telekomunikasi...

Pengamat: Starlink Harusnya Jadi Penyedia Akses bagi Operator Telekomunikasi...

Whats New
Studi Ungkap 20 Persen Karyawan di Dunia Mengalami Kesepian, Ini Cara Mengatasinya

Studi Ungkap 20 Persen Karyawan di Dunia Mengalami Kesepian, Ini Cara Mengatasinya

Work Smart
PGN Sebut Penjualan Gas Bumi di Jawa Barat Mencapai 45 BBTUD

PGN Sebut Penjualan Gas Bumi di Jawa Barat Mencapai 45 BBTUD

Whats New
Kemenhub dan US Coast Guard Jajaki Peluang Kerja Sama Pengembangan SDM KPLP

Kemenhub dan US Coast Guard Jajaki Peluang Kerja Sama Pengembangan SDM KPLP

Whats New
Indonesia Disebut Berpotensi Jadi Pemimpin Produsen Hidrogen Regional, Ini Alasannya

Indonesia Disebut Berpotensi Jadi Pemimpin Produsen Hidrogen Regional, Ini Alasannya

Whats New
Kuota BBM Subsidi 2025 Diusulkan Naik Jadi 19,99 Juta KL

Kuota BBM Subsidi 2025 Diusulkan Naik Jadi 19,99 Juta KL

Whats New
Bos Superbank Akui Selektif  Jalin Kerja Sama Pembiayaan Lewat 'Fintech Lending'

Bos Superbank Akui Selektif Jalin Kerja Sama Pembiayaan Lewat "Fintech Lending"

Whats New
Sambangi Korsel, Pertamina Gas Jajaki Peluang Bisnis Jangka Panjang LNG Hub

Sambangi Korsel, Pertamina Gas Jajaki Peluang Bisnis Jangka Panjang LNG Hub

Whats New
Kata Sandiaga soal Banyaknya Keluhan Tiket Pesawat yang Mahal

Kata Sandiaga soal Banyaknya Keluhan Tiket Pesawat yang Mahal

Whats New
Elpiji 3 Kg Direncanakan Tak Lagi Bebas Dibeli di 2027

Elpiji 3 Kg Direncanakan Tak Lagi Bebas Dibeli di 2027

Whats New
Blibli Catat Penjualan 1.000 Motor Yamaha NMAX Turbo dalam 40 Menit

Blibli Catat Penjualan 1.000 Motor Yamaha NMAX Turbo dalam 40 Menit

Whats New
Bos Pupuk Indonesia: Produksi Padi akan Turun 5,1 Juta Ton jika Program HGBT Tak Dilanjutkan

Bos Pupuk Indonesia: Produksi Padi akan Turun 5,1 Juta Ton jika Program HGBT Tak Dilanjutkan

Whats New
Masyarakat Kini Bisa Buka Rekening Superbank via Aplikasi Grab

Masyarakat Kini Bisa Buka Rekening Superbank via Aplikasi Grab

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com