Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buntut Kasih Harga Promo, Starlink Bantah Lakukan "Predatory Pricing"

Kompas.com - 30/05/2024, 06:00 WIB
Elsa Catriana,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Starlink Services Indonesia membantah dugaan predatory pricing atau memberikan harga lebih murah terhadap layanan internetnya yang resmi meluncur di Indonesia.

Hal itu menyusul Starlink memberikan diskon 40 persen untuk layanan internet satelit milik Elon Musk.

Tim Legal Starlink Indonesia Krishna Vesa menjelaskan, promo itu dilakukan lantaran Starlink merupakan pemain baru sehingga dinilai perlu melakukan promosi untuk penetrasi pasar.

“Kesimpulan saya, predatory pricing itu tidak ada, saat ini tidak ada. Dan promosi yang dilakukan Starlink hal wajar yang diperbolehkan oleh hukum,” ujarnya di Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Baca juga: Starlink Belum Punya Kantor di Indonesia, Menkominfo Beri Waktu 3 Bulan

Krishna juga membantah tudingan bahwa Starlink diberi "karpet merah" oleh pemerintah.

Dia pun memastikan bahwa Starlink sudah memiliki badan hukum dan dokumen perizinan yang lengkap, serta memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia.

"Badan hukum dan perizinan sudah kami sampaikan ke KPPU pihak asoasiasi. Status badan hukum dan perizinan sudah memenuhi aturan yg berlaku di Permenkominfo izinnya. Tidak ada karpet merah yang diberikan pemerintah kepada Starlink," ungkapnya.

"Tidak ada karpet merah yang diberikan pemerintah kepada starlink," tegas Krishna.

Baca juga: Starlink Masuk ke Indonesia, Bos Indosat: Ini Bukan Kompetisi

 


Diberitakan sebelumnya, mengacu pada laman resmi Starlink.com, di Indonesia, layanan Starlink kini bisa dinikmati dengan membayar biaya perangkat sebesar Rp 4.680.000 dan biaya layanan sebesar Rp 750.000 per bulan untuk Paket Residensial.

Harga perangkat ini sedang didiskon 40 persen dari harga aslinya, yaitu Rp 7.800.000.

Harga diskon ini hanya akan berlaku hingga 10 Juni 2024 sehingga lewat dari tanggal tersebut harga kemungkinan akan kembali normal.

Pemangkasan harga perangkat Starlink ini konon menimbulkan kecurigaan terhadap Starlink yang melakukan permainan harga. Sebab, Starlink bisa dibilang merupakan satu-satunya perusahaan yang menawarkan layanan internet via satelit ke konsumen di Tanah Air secara komersial.

Baca juga: Masuknya Starlink Dikhawatirkan Ancam Bisnis Operator Lokal, Luhut: Semua Harus Berkompetisi

Ihwal itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjelaskan, kegiatan bisnis seperti permainan harga atau melakukan operasi predatory pricing sebenarnya sudah merupakan ranah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan sudah ada regulasi yang mengatur hal tersebut.

Meski demikian, Kominfo akan tetap melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap bisnis PT Starlink Services selama mereka beroperasi di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

INKP Bakal Tebar Dividen Rp 273,5 Miliar

INKP Bakal Tebar Dividen Rp 273,5 Miliar

Whats New
AI Jadi 'Sephia' di Tempat Kerja: Benci tapi Rindu

AI Jadi "Sephia" di Tempat Kerja: Benci tapi Rindu

Whats New
P2MI: Masyarakat Jangan Lagi Termakan Pesan Berantai soal Daftar Makanan dan Bumbu Masak Tidak Halal

P2MI: Masyarakat Jangan Lagi Termakan Pesan Berantai soal Daftar Makanan dan Bumbu Masak Tidak Halal

Whats New
Strategi Pupuk Indonesia Tingkatkan Penyerapan Pupuk Bersubsidi

Strategi Pupuk Indonesia Tingkatkan Penyerapan Pupuk Bersubsidi

Whats New
PYFA Resmi Akuisisi 100 Persen Saham Perusahaan Farmasi Australia

PYFA Resmi Akuisisi 100 Persen Saham Perusahaan Farmasi Australia

Whats New
Waspada, Ini 15 Ciri-ciri Atasan Pelaku 'Micromanagement'

Waspada, Ini 15 Ciri-ciri Atasan Pelaku "Micromanagement"

Work Smart
Gandeng Baznas, Mitratel Salurkan Hewan Kurban ke Wilayah Terluar Indonesia

Gandeng Baznas, Mitratel Salurkan Hewan Kurban ke Wilayah Terluar Indonesia

Whats New
Pemerintah Bangun Pipa Gas Bumi Cirebon-Semarang II Senilai Rp 3 Triliun

Pemerintah Bangun Pipa Gas Bumi Cirebon-Semarang II Senilai Rp 3 Triliun

Whats New
Rupiah Melemah Lagi di Atas 16.400, Simak Kurs Dollar AS di 5 Bank Besar Indonesia

Rupiah Melemah Lagi di Atas 16.400, Simak Kurs Dollar AS di 5 Bank Besar Indonesia

Whats New
Bea Cukai Tahan Ribuan Kontainer, ERP Jadi Solusi Tepat bagi Importir

Bea Cukai Tahan Ribuan Kontainer, ERP Jadi Solusi Tepat bagi Importir

Whats New
PLN IP Pakai Limbah Uang Kertas Jadi Bahan Bakar PLTU Bengkayang

PLN IP Pakai Limbah Uang Kertas Jadi Bahan Bakar PLTU Bengkayang

Whats New
Ini 5 Bandara dengan Trafik Tertinggi Saat Penerbangan Haji 2024

Ini 5 Bandara dengan Trafik Tertinggi Saat Penerbangan Haji 2024

Whats New
Bos Pupuk: 56 Persen Petani yang Terdaftar di e-RDKK Belum Menebus Pupuk Subsidi

Bos Pupuk: 56 Persen Petani yang Terdaftar di e-RDKK Belum Menebus Pupuk Subsidi

Whats New
Satu Data Perkebunan, Strategi Kunci Capai Perkebunan yang Berkelanjutan

Satu Data Perkebunan, Strategi Kunci Capai Perkebunan yang Berkelanjutan

Whats New
Usai Cetak Rekor 'Marketing Sales' pada 2023, CTRA Bakal Tebar Dividen Rp 389 Miliar

Usai Cetak Rekor "Marketing Sales" pada 2023, CTRA Bakal Tebar Dividen Rp 389 Miliar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com