Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Arip Muttaqien
Akademisi, Peneliti, dan Konsultan

Doktor ekonomi dari UNU-MERIT/Maastricht University (Belanda). Alumni generasi pertama beasiswa LPDP master-doktor. Pernah bekerja di ASEAN Secretariat, Indonesia Mengajar, dan konsultan marketing. Saat ini berkiprah sebagai akademisi, peneliti, dan konsultan. Tertarik dengan berbagai topik ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pembangunan internasional, Asia Tenggara, monitoring-evaluasi, serta isu interdisiplin. Bisa dihubungi di https://www.linkedin.com/in/aripmuttaqien/

Pendidikan Tinggi dan Mobilitas Pendapatan Antar-Generasi

Kompas.com - 30/05/2024, 15:49 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BEBERAPA minggu lalu, cerita tentang kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memancing reaksi dari berbagai pihak karena dinilai memberatkan mahasiswa, terutama dari kelompok menengah ke bawah.

Sebagai contoh, berdasarkan informasi dari website Universitas Indonesia (UI), biaya yang harus dibayar untuk UKT dibagi menjadi lima kelompok. UKT terendah adalah Rp 500.000 di semua fakultas.

Sedangkan UKT tertinggi adalah Rp 20.000.000 di Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Teknik, Fakultas Keperawatan, dan Fakultas Farmasi.

Ini belum termasuk Iuran Pengembangan Institusi (IPI) atau yang lebih dikenal sebagai uang pangkal.

Uang pangkal yang harus dibayar tergantung pada kelompok. Tiap fakultas dibagi menjadi empat kelompok. Nilai terendah di semua fakultas adalah nol atau tidak perlu membayar uang pangkal sama sekali untuk kelompok ke-1 dan ke-2.

Selanjutnya, kelompok ke-3 dan ke-4 tergantung pada fakultas. Fakultas Kedokteran mematok uang pangkal senilai Rp 123 juta.

Nilai ini adalah yang tertinggi dibandingkan fakultas lain. Kelompok ke-4 di fakultas tersebut diwajibkan membayar Rp 162 juta.

Tarif uang pangkal kelompok-3 dan kelompok-4 paling rendah adalah di Fakultas Ilmu Keperawatan, sebesar Rp 21 juta dan Rp 28 juta.

Pada akhirnya, kenaikan biaya tersebut dibatalkan pada Senin, 27 Mei. Presiden memberikan arahan bahwa kenaikan UKT akan dikaji lebih lanjut dan kemungkinan baru akan dilakukan tahun depan.

Namun, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah memang terjadi kenaikan biaya kuliah signifikan dalam dua dekade ini.

Penulis ingat bahwa kenaikan signifikan adalah tahun 2004 ketika banyak terjadi perubahan status menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

Ketika itu saya sedang menjalani studi di UI. Biaya yang harus dibayar tiap semester adalah sekitar Rp 1,5 juta. Namun, dengan mekanisme keringanan, saya hanya perlu membayar Rp 500.000 Alhamdulillah, saya tidak perlu membayar uang pangkal.

Mobilitas vertikal

Tentu memang tidak akan pernah bisa membandingkan biaya pendidikan yang secara rata-rata naik melebihi kenaikan gaji rata-rata penduduk Indonesia.

Namun, yang harus digarisbawahi adalah bagaimana kebijakan kenaikan biaya pendidikan berpengaruh terhadap peluang untuk melakukan mobilitas vertikal.

Secara singkat, mobilitas vertikal adalah perubahan status sosial atau ekonomi seseorang atau kelompok dari satu posisi ke posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam struktur sosial.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com