Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Ingatkan Telkom Jangan Merugi akibat Kehadiran Starlink

Kompas.com - 30/05/2024, 22:16 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino mengingatkan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom, jangan sampai merugi akibat kehadiran layanan Starlink di Indonesia.

"Tentu kita tidak menutup perkembangan teknologi dan persaingan. Tapi, BUMN juga harus siap kalau terjadi persaingan yang tidak seimbang," katanya, dikutip dari Antara, Kamis (30/5/2024).

Menurut dia, jangan sampai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dirugikan, jika nantinya Starlink masuk ke seluler. Dia juga mempertanyakan apakah Starlink sudah punya Network Operation Center (NOC).

Baca juga: Internet Satelit Elon Musk Starlink Hadir di Indonesia, Operator Telko Sebut Siap Berkompetisi

Ilustrasi Starlink. SHUTTERSTOCK/HADRIAN Ilustrasi Starlink.

"Kalau belum ada izinnya, apakah artinya pemerintah sudah menyajikan ladang persaingan yang adil. Karena semestinya jelas, izinnya komplet, baru boleh beroperasi," katanya menegaskan.

Dalam rapat yang sama, Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menyatakan di tahap awal, kemungkinan Starlink tidak melakukan tekanan-tekanan dalam berusaha. Tetapi, kalau terjadi persaingan bebas, tentu Starlink akan bisa menguasai, dan menjadi ancaman buat Telkom.

Sementara itu, Anggota Komisi VI Evita Nursanty menyatakan, Elon Musk tidak berinvestasi, tetapi hanya menggunakan Indonesia sebagai pasar untuk berjualan Starlink.

"BUMN harusnya teriak dan mendesak pemerintah bersikap adil, dan Starlink harus memenuhi persyaratan. Kalau Starlink bisa menyediakan layanan internet di bawah Rp 100.000, usia Telkomsel mungkin cuma lima tahun lagi," katanya menegaskan.

Baca juga: KPPU Awasi Layanan Operasi Starlink di RI

Sebagai pemain di industri internet, lanjut Evita, Starlink harusnya memenuhi berbagai kewajiban yang sama seperti perusahaan lainnya, mulai dari kewajiban pendirian badan usaha yang berkedudukan di Indonesia, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com