Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bapanas Pelajari Usulan Jokowi soal Akuisisi Sumber Beras di Kamboja

Kompas.com - 11/06/2024, 19:24 WIB
Elsa Catriana,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi merespons soal arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengakuisisi sejumlah sumber beras di Kamboja.

Arief menyatakan pihaknya masih mempelajari lebih detail soal rencana itu. Sebab menurut Arief, dengan akuisisi itu Indonesia memiliki jaminan agar Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bisa tercukupi jika produksi dalam negeri kurang untuk memenuhi kebutuhan beras nasional.

“Saya belum dapat penugasannya ya tapi kalau idenya memang demikian. Kita akan pelajari supaya kita juga punya cadagangan pangan,” ujarnya di Indramayu, Selasa (11/6/2024).

Baca juga: Jelang Idul Adha, Bapanas Pastikan Stok Pangan Aman

Arief menilai rencana ini juga sah-sah saja dilakukan untuk kepentingan pangan nasional. Walau demikian dia memastikan penyerapan produksi dalam negeri tetap menjadi hal yang utama dilakukan pemerintah.

“Sangat memungkinkan ini terjadi, jadi enggak mesti kita produksi di tempat kita gitu ya. Kalau memang ada keterbatasan lahan, keterbatasan produksi kenapa enggak kita buat expand ke sana. Tapi memang nomor satu yang kita dorong adalah produksi dalam negeri,” pungkas Arief.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengakuisisi sejumlah sumber beras di Kamboja.

Baca juga: Bapanas Ungkap Potensi Penurunan Produksi Beras

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan sambutan pada peringatan HUT Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ke-52 yang digelar di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Menurut Luhut, Presiden pun telah memerintahkan dirinya untuk menindaklanjuti akuisisi itu.

"Juga Bulog, kita akan akuisisi beberapa sumber beras di Kamboja. Dan Presiden tadi sudah perintahkan saya untuk kita tindaklanjuti," ujar Luhut. "Dan sudah memang ditindaklanjuti," kata dia.

Baca juga: KPPU Minta Ada Harga Acuan Bawang Putih, Bapanas: Bisa, tapi 90 Persennya Kan Impor...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 The Fed Pertahankan Suku Bunga Tetap Stabil, dan Berencana Lakukan Pemotongan Tahun Ini

The Fed Pertahankan Suku Bunga Tetap Stabil, dan Berencana Lakukan Pemotongan Tahun Ini

Whats New
The Fed Tahan Suku Bunga, Saham di Wall Street Mayoritas Bullish

The Fed Tahan Suku Bunga, Saham di Wall Street Mayoritas Bullish

Whats New
Tarif Internet Starlink Vs Provider Lokal, Mana Lebih Murah? Ini Penjelasan Kominfo

Tarif Internet Starlink Vs Provider Lokal, Mana Lebih Murah? Ini Penjelasan Kominfo

Whats New
[POPULER MONEY] Kominfo Bantah Beri Karpet Merah ke Starlink | Ditransfer Uang Pinjol Ilegal, Ini yang Harus Dilakukan

[POPULER MONEY] Kominfo Bantah Beri Karpet Merah ke Starlink | Ditransfer Uang Pinjol Ilegal, Ini yang Harus Dilakukan

Whats New
Diperintah Jokowi Akusisi Perusahaan Kamboja, Dirut Bulog: Pembicaraan Sudah Dilakukan

Diperintah Jokowi Akusisi Perusahaan Kamboja, Dirut Bulog: Pembicaraan Sudah Dilakukan

Whats New
OJK: Kredit Macet 15 'Fintech Lending' di Atas 5 Persen

OJK: Kredit Macet 15 "Fintech Lending" di Atas 5 Persen

Whats New
Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Whats New
Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Whats New
Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Whats New
Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk 'Subholding Company' Anak Usaha

Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk "Subholding Company" Anak Usaha

Whats New
Jadi Salah Satu Pengawas BP Tapera, Ini yang Bakal Dilakukan OJK

Jadi Salah Satu Pengawas BP Tapera, Ini yang Bakal Dilakukan OJK

Whats New
Bidik Pendanaan Rp 1 Triliun, CIMB Niaga Finance Tawarkan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar

Bidik Pendanaan Rp 1 Triliun, CIMB Niaga Finance Tawarkan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar

Whats New
Integrasi Infrastruktur Pipa Perlancar Penyaluran Gas ke Industri dan Komersial di Jateng

Integrasi Infrastruktur Pipa Perlancar Penyaluran Gas ke Industri dan Komersial di Jateng

Whats New
Soal Komisaris Pertamina, Stafsus Erick: Jangan Curiga-curiga Dulu Lah...

Soal Komisaris Pertamina, Stafsus Erick: Jangan Curiga-curiga Dulu Lah...

Whats New
80 Juta Pekerjaan Akan Hilang Imbas AI, Kemenko Perekonomian: Pekerjaan di Sektor Administrasi Rentan

80 Juta Pekerjaan Akan Hilang Imbas AI, Kemenko Perekonomian: Pekerjaan di Sektor Administrasi Rentan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com