Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IESR: Jangan Paksa Masyarakat Konsumsi Pertamax

Kompas.com - 03/01/2012, 18:22 WIB
Ester Meryana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, berpesan agar pemerintah tidak memaksa masyarakat mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax. Pasalnya, harga pertamax mengikuti harga pasar sehingga bisa berfluktuasi.

"Pada prinsipnya pemerintah jangan suruh langsung (masyarakat) pindah ke pertamax," ujar Fabby kepada Kompas.com, Selasa (3/1/2012). Ia menilai, pemerintah jangan berpandangan semua masyarakat mampu secara ekonomi. "Pertamax, kan bergantung pada harga pasar," tambah dia.

Jika harga pertamax suatu saat di atas daya beli masyarakat, maka bisa menimbulkan dampak yang serius. Jadi, kata dia, pemerintah tidak bisa memaksa masyarakat untuk mengonsumsi bahan bakar beroktan 92 ini. Sebagai solusi, ia menyarankan, pemerintah menaikkan saja harga premium secara bertahap. Misalnya, harga premium dinaikkan Rp 1.000 setiap enam bulan.

Dengan begitu, selisih harga premium dengan pertamax pun kian menipis. Selisih harga yang semakin kecil bisa mendorong masyarakat untuk lambat laun mengonsumsi pertamax. Apalagi, kata dia, pertamax punya kualitas yang lebih baik ketimbang premium. "Harga bahan bakar (bersubsidi) dinaikkan, ini (solusi) yang optimum," tegas Fabby.

Seperti diberitakan, pemerintah sedang berupaya membatasi konsumsi BBM bersubsidi pada tahun ini. Sejauh ini, pemerintah menggencarkan opsi peralihan konsumsi ke BBM jenis pertamax dan penggunaan CNG (compressed natural gas) untuk kendaraan umum LGV (liquid gas for vehicle) untuk kendaraan pribadi.

Pasalnya, tahun lalu kuota sebesar 40,49 juta kiloliter yang tercantum dalam APBN-Perubahan 2011 terlampaui. Pemerintah pun harus menambah volume sebesar 1,5 juta kiloliter. Otomatis anggaran subsidi pun melonjak hingga mencapai Rp 160 triliun pada tahun 2011.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Hingga April 2024, Jumlah Investor Kripto di Indonesia Tembus 20,16 Juta

    Hingga April 2024, Jumlah Investor Kripto di Indonesia Tembus 20,16 Juta

    Whats New
    KA Banyubiru Layani Penumpang di Stasiun Telawa Boyolali Mulai 1 Juni 2024

    KA Banyubiru Layani Penumpang di Stasiun Telawa Boyolali Mulai 1 Juni 2024

    Whats New
    Ekonom: Iuran Tapera Tak Bisa Disamakan Dengan BPJS

    Ekonom: Iuran Tapera Tak Bisa Disamakan Dengan BPJS

    Whats New
    Pertamina-Medco Tambah Aliran Gas ke Kilang LNG Mini Pertama di RI

    Pertamina-Medco Tambah Aliran Gas ke Kilang LNG Mini Pertama di RI

    Whats New
    Strategi Industri Asuransi Tetap Bertahan saat Jumlah Klaim Kian Meningkat

    Strategi Industri Asuransi Tetap Bertahan saat Jumlah Klaim Kian Meningkat

    Whats New
    Baru Sebulan Diangkat, Komisaris Independen Bank Raya Mundur

    Baru Sebulan Diangkat, Komisaris Independen Bank Raya Mundur

    Whats New
    Integrasi Infrastruktur Gas Bumi Makin Efektif dan Efisien Berkat Inovasi Teknologi

    Integrasi Infrastruktur Gas Bumi Makin Efektif dan Efisien Berkat Inovasi Teknologi

    Whats New
    CEO Singapore Airlines Ucapkan Terima Kasih ke Staf Usai Insiden Turbulensi

    CEO Singapore Airlines Ucapkan Terima Kasih ke Staf Usai Insiden Turbulensi

    Whats New
    BTN-Kadin Garap Pembiayaan 31 Kawasan Industri di Jabar

    BTN-Kadin Garap Pembiayaan 31 Kawasan Industri di Jabar

    Whats New
    Pembiayaan Baru BNI Finance Rp 1,49 Triliun pada Kuartal I 2024, Naik 433 Persen

    Pembiayaan Baru BNI Finance Rp 1,49 Triliun pada Kuartal I 2024, Naik 433 Persen

    Whats New
    Asosiasi Pekerja Tolak Pemotongan Gaji untuk Iuran Tapera

    Asosiasi Pekerja Tolak Pemotongan Gaji untuk Iuran Tapera

    Whats New
    TRON Hadirkan Kendaraan Listrik Roda Tiga untuk Kebutuhan Bisnis dan Logistik

    TRON Hadirkan Kendaraan Listrik Roda Tiga untuk Kebutuhan Bisnis dan Logistik

    Whats New
    Asosiasi: Permendag 8/2024 Bikin RI Kebanjiran Produk Garmen dan Tekstil Jadi

    Asosiasi: Permendag 8/2024 Bikin RI Kebanjiran Produk Garmen dan Tekstil Jadi

    Whats New
    Dewan Periklanan Indonesia: RPP Kesehatan Bisa Picu PHK di Industri Kreatif dan Media

    Dewan Periklanan Indonesia: RPP Kesehatan Bisa Picu PHK di Industri Kreatif dan Media

    Whats New
    Pekerja Wajib Ikut Iuran Tapera, Ekonom: Lebih Baik Opsional

    Pekerja Wajib Ikut Iuran Tapera, Ekonom: Lebih Baik Opsional

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com