Sekali Dibuka untuk Asing, Sulit Menutup Kembali

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pariwisata dan Perekonomian Kreatif (Kemenparekraf) memutuskan untuk tidak akan buru-buru mengeluarkan usaha bioskop dari daftar negatif investasi (DNI) dan lebih memilih untuk memperkuat industri hiburan ini di dalam negeri sebelum membukanya bagi investor asing.

Demikian disampaikan Dirjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya (Ekraf BSB) Ukus Kuswara dalam siaran pers di Jakarta, Senin (10/9/2012). Menurut Ukus, media film sangat efektif untuk mengembangkan dan meningkatkan karakter budaya bangsa, sehingga jangan sampai usaha bioskop yang menjadi tempat pemutaran film dimanfaatkan oleh pemain asing.

"Sebab sekali bisnis ini dibuka bagi investor asing, maka kita akan sulit untuk menutupnya kembali," kata Ukus.

Untuk itu pemerintah mengajak semua pihak untuk melihat kondisi film nasional dari berbagai sisi, mulai dari sisi produksi, promosi dan distribusi, hingga bioskop. Pemerintah sendiri melalui Kemenparekraf, telah melakukan berbagai langkah untuk mendukung perkembangan film nasional.

"Dari sisi produksi, misalnya, Kemenparekraf berupaya mendorong peranan riset dalam produksi film nasional, karena banyak film nasional yang diproduksi tidak berdasarkan riset sehingga tidak heran jika film-film tersebut sepi penonton," jelasnya.

Jangan tergoda asing

Menanggapi pernyataan Dirjen Ekraf BSB tersebut, Anggota Komisi X DPR-RI Ahmad Zulfakar menyatakan, bahwa hal tersebut sebagai langkah yang harus didukung. Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan agar Kemenparekraf jangan tergoda oleh nilai bisnis yang ditawarkan investor asing.

"Menjaga karakter budaya bangsa harus tetap menjadi prioritas, dan jangan melihat bioskop hanya dari sisi bisnis saja. Karena keuntungan ekonomi yang didapat tidak sebanding dengan kerugian yang harus kita tanggung jika bioskop dibuka bagi investor asing," tegas Ahmad.

Ahmad juga menjelaskan, bahwa ia pernah menanyakan langsung kepada Menteri Parekraf Mari Elka Pangestu, mengenai rencana kementrian tersebut yang ingin mengeluarkan bioskop dari DNI pada sebuah rapat di Komis X. Menurutnya, Menparekraf Marie Elka Pangestu menjawab tidak pernah memiliki rencana mengeluarkan bisnis bioskop dari DNI.

Bagi Ahmad, langkah pemerintah untuk mengajak semua pelaku perfilman nasional duduk bersama guna memetakan semua persoalan terkait film nasional sebagai langkah yang baik, ketimbang membuka bioskop bagi investor asing, karena hal itu bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas film nasional.

Sementara itu, jika harus memilih antara investor lokal seperti MNC atau investor asing seperti CJ CGV yang akan menjadi pembeli jaringan bioskop Blitz Megaplex, Ahmad Zulfakar secara tegas menyatakan lebih mendukung investor lokal.

"Jelas pemain lokal yang harus kita dorong untuk mengembangkan bioskop, kalau pemain asing kita belum tahu track record-nya," paparnya

Ia menyatakan akan terus mengawasi bisnis bioskop, termasuk mengantisipasi kemungkinan adanya investor asing yang bermitra dengan investor lokal untuk masuk ke dalam bisnis bioskop di Indonesia sebagai langkah menyiasati DNI.