DPR Geram, Dahlan Iskan Kembali Absen Rapat Temuan BPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri BUMN Dahlan Iskan serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik kembali tidak hadir dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Atas tindakan itu, Komisi VII sempat geram karena tidak berhasil membicarakan dugaan tindak pidana pada sektor hulu listrik tersebut.

"Pak Dahlan ini kami undang sebagai mantan Dirut PLN, tapi kali ini malah tidak datang lagi dalam panggilan kedua. Kami hanya ingin mengklarifikasi saja. Ini biar kita tidak dianggap memfitnah dan mempolitisir," kata anggota Komisi VII, Alimin Abdullah, saat Rapat Kerja di Jakarta, Rabu (24/10/2012).

Menurut Alimin, 32 orang anggota Komisi VII sudah datang dan memenuhi kuorum rapat. Namun, obyek yang akan ditanyai malah tidak menghadiri rapat, yaitu Dahlan Iskan dan Jero Wacik.

Alimin sebenarnya ingin mengklarifikasi kepada Dahlan atas temuan BPK terhadap PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang diduga merugikan negara sebesar Rp 37 triliun.

"Kasus Bank Century saja yang menghabiskan dana Rp 7,6 triliun sudah gempar. Apalagi PLN yang diduga merugikan negara Rp 37 triliun. Ini malah lebih besar lagi," jelas anggota dari Fraksi PAN ini.

Dengan ketidakhadiran Dahlan Iskan, Alimin menganggap bahwa dia dianggap tidak mempertanggungjawabkan atas temuan BPK.

Anggota Komisi VII dari Fraksi PDI-P, Dewi Aryani, mengusulkan untuk menunda rapat kerja tersebut. Sebab, Dahlan Iskan sebagai obyek tidak hadir. "Saya mengusulkan untuk menunda rapat ini," tambahnya.

Menurut Dewi, rapat ini seharusnya membicarakan hal yang serius. Sebab, PLN sebagai salah satu perusahaan yang memenuhi kebutuhan energi negara harus mengendalikan energi tersebut.

Jika diduga merugikan negara Rp 37 triliun maka PLN harus bertanggung jawab. "Saya juga minta bahwa Presiden sebagai Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) bertanggung jawab," tambahnya.